Linikaltim.id. SAMARINDA. Polemik Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk Kota Samarinda membuka ruang perdebatan politik anggaran di Benua Etam.
Wali Kota Samarinda Andi Harun dengan keras menyebut, pengkhianat rakyat bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim yang menang dari lumbung suara di Samarinda tapi tak mengalokasikan bankeu-nya.
“Demi Tuhan, saya akan bongkar di media inilah anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda yang mencari-cari suaranya di Kota Samarinda, tapi bantuan keuangannya justru ditaruh di daerah lain,” ujar Andi Harun saat menghadiri Musda Partai Golkar di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (8/8/2026).
Lantas siapakah wakil rakyat dari Samarinda yang dimaksud?
Kursi DPRD Kaltim diisi oleh 12 orang anggota dewan untuk daerah pemilihan Samarinda. Salah satunya, adalah Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, anak dari Andi Harun. Dua diantaranya, berangkat dari kursi DPRD Samarinda ada Agus Suwandy dan Sugiyono.
Ada politikus kawakam Ananda Emira Moeis, Darlis Pattalongi, Subandi, Sapto Setyo Pramono, Jahidin, Fuad Fakhruddin. Sisanya ada Andi Satya dan Abdul Giaz yang juga baru masuk di kedewanan.
Pada 2026, Bankeu yang diterima Samarinda hanya Rp311,66 miliar. Sebanyak Rp 77 miliar baru saja cair beberapa hari lalu.
Angka Bankeu anjlok sekitar Rp264,13 miliar dibandingkan 2025 yang mencapai Rp575,79 miliar. Penurunan ini menjadi yang terbesar secara nominal di antara 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Andi Harun tidak menutup mata terhadap kondisi fiskal Pemprov Kaltim yang sedang mengalami tekanan.
Namun, di balik penurunan angka tersebut, Andi justru menyoroti persoalan lain, yaitu dari mana sebenarnya Bankeu untuk Samarinda berasal.
Menurut Andi, hampir seluruh Bankeu Samarinda pada 2026 bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Samarinda.
Pernyataan tersebut membuat persoalan Bankeu tak lagi sekadar berbicara tentang angka.
Di sisi lain, Andi Harun juga tidak ingin polemik tersebut berkembang menjadi konflik terbuka dengan Pemprov Kaltim. Ia mengakui penurunan Bankeu merupakan konsekuensi dari kondisi fiskal provinsi yang ikut tertekan.
Namun, ia menegaskan pokir anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda harus benar-benar dikembalikan untuk kepentingan warga Samarinda. (*)
