Linikaltim.id, TENGGARONG – Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Pemerintah daerah didorong memperkuat program ketenagakerjaan agar masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan maupun mengembangkan usaha.
Anggota DPRD Kukar, Muhammad Hidayat, mengatakan persoalan lapangan kerja masih menjadi aspirasi utama masyarakat. Hal itu terlihat dari hasil komunikasinya dengan warga di Desa Gas Alam Badak, Kecamatan Muara Badak.
Ia menyebut lebih dari 70 persen masyarakat yang ditanyainya menyampaikan persoalan terkait pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa kebutuhan terhadap kesempatan kerja masih perlu mendapat perhatian serius.
“Di desa saya sendiri, setelah saya tanyakan kepada masyarakat, rata-rata 70 persen lebih itu persoalannya pekerjaan. Lagi-lagi masalahnya lapangan kerja,” ungkap Hidayat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu merespons kondisi tersebut melalui program yang lebih konkret. Tidak hanya membuka peluang kerja, tetapi juga mempersiapkan masyarakat agar memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Hidayat mengaku telah menyampaikan sejumlah masukan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terutama terkait peningkatan kualitas SDM, perluasan lapangan kerja, serta penguatan akses permodalan.
“Peningkatan kualitas SDM, perluasan lapangan kerja, penguatan akses permodalan juga sudah saya sampaikan tadi dengan Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.
Ia menilai ketiga aspek tersebut perlu berjalan beriringan. Peningkatan keterampilan akan membantu masyarakat lebih siap memasuki dunia kerja, sementara perluasan kesempatan kerja diperlukan agar kemampuan yang dimiliki dapat terserap.
Di sisi lain, akses permodalan juga penting untuk mendukung masyarakat yang ingin membangun usaha secara mandiri. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai, peluang masyarakat untuk menciptakan sumber penghasilan baru diharapkan semakin terbuka.
DPRD Kukar berharap masukan tersebut dapat menjadi bahan perhatian pemerintah daerah dalam menyusun program ketenagakerjaan. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada kegiatan pelatihan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan.
Hidayat menegaskan, persoalan lapangan kerja harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan usaha.(Red/Adv)






