Ekonomi Warga Terdampak Sengketa Kalpataru, DPRD Kukar Minta Ada Kepastian Lahan

Foto : Anggota DPRD Kukar Dapil II, Muhammad Idham

Linikaltim.id, TENGGARONG – Kepastian kepemilikan lahan menjadi kebutuhan mendesak bagi warga yang terdampak persoalan eks Kalpataru Group di Kutai Kartanegara (Kukar). Terutama masyarakat yang lahannya masuk dalam kawasan perusahaan, tetapi tidak pernah dibebaskan maupun menerima pembayaran dari pihak perusahaan.

Anggota DPRD Kukar Daerah Pemilihan (Dapil) II, Muhammad Idham, meminta lahan-lahan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Usulan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai status hak guna usaha (HGU), aset kepailitan eks Kalpataru Group, dan penanganan tanah terindikasi terlantar di Ruang Rapat Banggar DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Bacaan Lainnya

Menurut Idham, pengembalian lahan yang tidak pernah dibebaskan perusahaan dapat menjadi langkah yang diperjuangkan di tengah panjangnya proses penetapan tanah terlantar. Ia meminta tim kurator membawa kembali persoalan tersebut ke pengadilan agar status lahan milik warga dapat dipisahkan dari aset perusahaan.

“Lahan-lahan warga yang masuk dalam kawasan Kalpataru, tetapi di luar lahan yang mereka bebaskan atau yang mereka bayarkan, itu dikembalikan saja kepada warga,” ujarnya.

Ia menegaskan, lahan yang tidak pernah dibayar perusahaan tidak semestinya membuat masyarakat kehilangan kesempatan mengelola sumber penghidupannya. Terlebih, sebagian warga selama ini menggantungkan pendapatan keluarga dari aktivitas perkebunan sawit.

Idham juga menilai pengembalian lahan warga tidak harus mengganggu proses pengelolaan aset kepailitan. Kurator tetap dapat menjalankan tugas terhadap lahan yang memang menjadi milik perusahaan, sementara status lahan yang diklaim masyarakat perlu mendapatkan kepastian melalui proses hukum.

“Nanti pengadilan yang memutuskan, sehingga kurator hanya menjalankan pengelolaan terhadap lahan yang memang milik perusahaan,” katanya.

Persoalan tersebut, lanjut dia, telah berdampak terhadap masyarakat di sejumlah kecamatan. Ketidakjelasan status lahan dan terhambatnya aktivitas pengelolaan dikhawatirkan semakin menekan perekonomian warga apabila penyelesaiannya terus berlarut.

“Ini banyak terdampak di beberapa kecamatan. Artinya, ekonomi masyarakat juga ikut terdampak. Makanya ini harus cepat,” ungkapnya.

Karena itu, Idham berharap kurator segera menindaklanjuti usulan pengembalian lahan melalui jalur pengadilan. Apabila upaya tersebut tidak dapat diwujudkan atau ditolak, ia menilai perlu ada langkah lanjutan dengan menyampaikan persoalan ini langsung kepada Presiden.

Baginya, penyelesaian aset eks Kalpataru tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan dan proses kepailitan, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang selama ini menguasai dan mengelola lahan tanpa pernah menerima pembayaran pembebasan.

Kepastian hukum atas lahan tersebut diharapkan dapat membuka kembali kesempatan warga untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa terus dibayangi ketidakjelasan status kepemilikan. (Red/Adv)

Pos terkait