Linikaltim.id, TENGGARONG – Bagi sebagian warga di wilayah pesisir dan pelosok Kutai Kartanegara (Kukar), akses listrik masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Kawasan seperti Sepatin hingga sejumlah permukiman terpencil lainnya membutuhkan perhatian agar masyarakat tidak terus tertinggal dalam menikmati infrastruktur dasar.
Kondisi tersebut mendorong Komisi II DPRD Kukar memperjuangkan penambahan kuota Program Listrik Pedesaan pada 2027. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kukar Eko Wulandanu mengatakan, alokasi 42 titik pemasangan listrik yang diterima Kukar pada 2026 perlu ditingkatkan. Sebab, kebutuhan elektrifikasi masih tersebar di berbagai kecamatan, terutama kawasan yang belum terjangkau jaringan listrik secara memadai.
“Kami berharap program ini bisa berlanjut pada 2027 dengan penambahan kuota. Jangkauannya perlu diperluas agar masyarakat di berbagai kecamatan di Kutai Kartanegara dapat merasakan manfaatnya,” ujar Eko.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah kawasan pesisir Sepatin. Anggota Komisi II DPRD Kukar Rahmat Dermawan menilai, keterbatasan geografis tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan akses listrik yang layak.
Menurutnya, listrik bukan hanya menunjang penerangan rumah, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari.
“Kami berharap kawasan pesisir dan wilayah yang selama ini sulit dijangkau juga mendapatkan perhatian. Masyarakat di daerah seperti Sepatin dan kawasan lainnya memiliki kebutuhan yang sama untuk mendapatkan akses listrik yang layak,” kata Rahmat.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari Dinas ESDM Kaltim. Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Kaltim Samsudin menyampaikan, Kukar direncanakan memperoleh tambahan titik pemasangan listrik pada 2027.
Sejumlah wilayah yang masuk dalam rencana penambahan tersebut meliputi Kecamatan Muara Wis, Muara Kaman, dan Anggana. Kawasan pesisir seperti Sepatin juga menjadi perhatian dalam upaya memperluas pemerataan elektrifikasi.
Meski demikian, rencana penambahan tersebut masih perlu ditindaklanjuti melalui tahapan perencanaan dan penganggaran. Karena itu, DPRD Kukar mendorong komunikasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat dapat masuk dalam program pembangunan kelistrikan.
“Kami terus membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kementerian di pemerintah pusat, agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat bisa diperjuangkan melalui program-program yang ada,” ungkap Rahmat.
Program Listrik Pedesaan diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas layanan kelistrikan hingga permukiman yang selama ini sulit dijangkau. DPRD Kukar berharap penambahan kuota pada 2027 tidak hanya menyasar wilayah yang mudah diakses, tetapi juga menjangkau rumah tangga kurang mampu di kawasan pesisir dan pelosok yang masih membutuhkan sambungan listrik. (Red/Adv)






