Linikaltim.id, TENGGARONG – Kebakaran di kawasan permukiman padat Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, kembali menyoroti pentingnya ketersediaan sarana pemadam yang memadai. Salah satu yang menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) adalah jaringan pendukung hidran agar fasilitas sumber air tersebut bisa berfungsi optimal saat terjadi kebakaran.
Anggota DPRD Kukar Fraksi PDI Perjuangan, Fatlon Nisa, mengatakan pembangunan jaringan hidran sebelumnya telah masuk dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Namun, fasilitas yang sudah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena belum dilengkapi jaringan pendukung.
Hal menjadi konsen utama setelah kebakaran melanda kawasan permukiman RT 33, Jalan AM Alimuddin, Kelurahan Melayu bulan Oktober lalu. Menurut Fatlon, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa upaya penanganan kebakaran perlu dibarengi kesiapan infrastruktur pencegahan dan penanggulangan.
“Kebakaran merupakan salah satu musibah yang sangat besar dampaknya bagi masyarakat, khususnya ketika terjadi di kawasan permukiman padat,” ujar Fatlon yang juga Dapil Tenggarong itu.
Ia menjelaskan, keberadaan hidran saja belum cukup apabila tidak didukung jaringan yang memungkinkan petugas memperoleh pasokan air ketika melakukan pemadaman.
“Sebelumnya ada salah satu pokir saya terkait pembangunan hidran. Hidran tersebut sebenarnya sudah kita bangun, tetapi mungkin belum maksimal karena jaringan pendukungnya belum tersedia,” jelasnya.
Karena itu, Fatlon mendorong agar pembangunan jaringan pendukung tersebut kembali diperjuangkan dalam perencanaan anggaran 2027. Ia mengakui keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan kebutuhan infrastruktur tersebut.
“Dengan kondisi anggaran kita saat ini, mudah-mudahan pada 2027 nanti kita bisa kembali mendorong pembangunan jaringan hidran tersebut,” katanya.
Rencana tersebut, sebelumnya juga telah dikomunikasikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar. Ia menargetkan pembangunan jaringan pendukung hidran dapat direalisasikan pada 2027.
“Targetnya pada 2027. Sebelumnya, hal ini juga sudah menjadi hasil komunikasi dalam RDP kami dengan pihak Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD,” ujarnya.
Menurut Fatlon, penguatan sarana pemadam semakin dibutuhkan di kawasan permukiman dengan jarak bangunan yang berdekatan. Dalam kondisi seperti itu, api berpotensi cepat menjalar sehingga ketersediaan sumber air dan akses penanganan menjadi faktor penting.
Di sisi lain, ia meminta perhatian terhadap warga yang kehilangan tempat tinggal maupun harta benda akibat kebakaran. Bantuan pascabencana perlu diprioritaskan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.
“Namanya masyarakat yang sedang terkena musibah, tentu yang paling utama adalah bagaimana bantuan yang kita berikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban mereka. Itu yang bisa kita lakukan saat ini,” tuturnya.
Ia menegaskan, penanganan kebakaran tidak cukup hanya melalui bantuan sementara. Pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak mendapatkan tempat tinggal dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan secara layak.
“Kita berharap penanganan pascakebakaran ini dapat dilakukan dengan baik dan masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan tempat tinggal serta kehidupan yang lebih layak,” pungkasnya. (Red/Adv)






