Tekanan Fiskal Jadi Tantangan, Komisi II DPRD Kukar Jajaki Potensi Pendapatan Baru

Foto : Kunjungan Komisi II DPRD Kukar ke Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Istimewa)

Linikaltim.id, TENGGARONG – Kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan yang masih menggunakan pelat nomor luar daerah hingga pemanfaatan air permukaan oleh perusahaan menjadi sejumlah potensi yang disoroti dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutai Kartanegara (Kukar).

Persoalan tersebut dibahas Komisi II DPRD Kukar bersama sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur dalam pertemuan koordinasi di Kantor DPRD Kaltim, Samarinda. Pembahasan diarahkan pada inventarisasi sumber pendapatan yang dinilai belum tergarap maksimal, terutama di tengah tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Kaltim, Guntur, menyoroti potensi pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan angkutan hasil pertambangan, perkebunan kelapa sawit, serta kendaraan berat lainnya yang beroperasi di wilayah Kaltim, tetapi masih menggunakan pelat nomor luar daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar aktivitas kendaraan yang berlangsung di wilayah Kaltim dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sesuai ketentuan perpajakan.

Selain itu, anggota DPRD Kaltim lainnya, Reza Pahlevi, mendorong peningkatan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kukar. Salah satu potensi yang perlu diinventarisasi adalah pajak air permukaan yang dimanfaatkan perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Ia menilai peninjauan langsung ke perusahaan diperlukan untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya air sekaligus memastikan kewajiban perpajakan dan perizinan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ketua Komisi II DPRD Kukar, Eko Wulandanu, mengapresiasi masukan tersebut. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi pendapatan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutannya sesuai kewenangan masing-masing pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut juga dihadiri anggota Komisi II DPRD Kukar, Masniah Haji Doni, Kamarun Jaman, dan Rahmat Dermawan. Rombongan dipimpin Eko dan disambut anggota DPRD Kaltim, Guntur dan Reza Pahlevi.

Sementara itu, Rahmat Dermawan menilai efisiensi anggaran harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola potensi yang dimiliki. Salah satunya melalui inventarisasi pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif.

“Di tengah kondisi efisiensi seperti sekarang, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan pola-pola yang selama ini berjalan. Harus ada lebih banyak aksi, inovasi, dan kolaborasi untuk menggali sumber pendapatan yang masih bisa dioptimalkan, termasuk pemanfaatan ruang dan aset daerah yang selama ini belum produktif,” ujar Rahmat.

Ia juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif menjajaki peluang pendapatan dan dukungan pembangunan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di tingkat pusat.

“Jangan hanya menunggu, tetapi aktif membangun komunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi hingga kementerian di pusat untuk mencari peluang yang bisa mendukung pendapatan dan pembangunan Kutai Kartanegara,” tambahnya.

Eko berharap koordinasi antara DPRD Kukar dan DPRD Kaltim tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi berlanjut melalui inventarisasi potensi pendapatan dan langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing daerah. (Red/Adv)

Pos terkait