Linikaltim.id. KUTAI KARTANEGARA. Upaya penguatan peran kelembagaan di tingkat akar rumput terus digencarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara. Salah satu fokusnya adalah memperkuat kapasitas kelompok PKK RT sebagai garda terdepan pemberdayaan masyarakat.
Bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Loa Kulu, DPMD Kukar menggelar pelatihan bagi anggota PKK RT dari Desa Lung Anai dan Jonggon Desa, pada 18–19 Juli 2025 di Hotel Grand Fatma, Tenggarong. Pelatihan itu menjadi bagian dari dukungan terhadap program “RT-ku Terbaik” yang diusung dalam visi Kukar Idaman Terbaik.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar, menyampaikan, pelatihan itu dirancang untuk membangun pemahaman anggota PKK RT tentang tugas, fungsi, dan kontribusi mereka dalam pembangunan berbasis masyarakat. “Masih banyak wilayah yang belum memiliki struktur PKK RT secara utuh. Padahal peran mereka sangat strategis sebagai mitra pembangunan di tingkat rumah tangga,” ujarnya.
Pemkab Kukar telah menyediakan dana Rp 50 juta per RT, yang juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pemberdayaan termasuk pelatihan kelembagaan. Peserta pelatihan dibekali materi seputar kesehatan keluarga, pendidikan anak, hingga penguatan ekonomi warga berbasis rumah tangga. Kegiatan itu diharapkan bisa mendorong munculnya kader-kader PKK yang aktif, serta mampu berkontribusi nyata di lingkungannya.
Elvandar turut mengapresiasi dua desa yang telah berinisiatif lebih dulu menyusun struktur PKK RT secara lengkap. Menurutnya, langkah itu bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kukar.
Salah satu peserta, Tina (28), dari Jonggon Desa, menyebut pelatihan itu mengubah pandangannya terhadap organisasi PKK. “Awalnya saya kira PKK hanya kegiatan ibu-ibu biasa, ternyata perannya besar untuk masyarakat. Lewat pelatihan itu saya jadi tahu bagaimana kami bisa lebih aktif dan bermanfaat di lingkungan,” ungkapnya.
DPMD Kukar akan terus mendorong pembinaan terhadap kelompok-kelompok pemberdayaan di desa, agar selaras dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis masyarakat. (Adv/DPMD Kukar)
