Linikaltim.id. TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara menegaskan bahwa penyusunan APBDes 2026 harus benar-benar mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Pesan ini disampaikan Kepala DPMD Kukar, Arianto, saat ditemui Rabu (26/11/2025).
Arianto mengatakan harmonisasi perencanaan menjadi kunci agar program desa tidak berjalan terpisah, melainkan mendukung target pembangunan yang sedang dikejar pemerintah pusat dan Pemkab Kukar.
“Kami menyampaikan bahwa penyusunan APBDes harus menyesuaikan RPJMD yang baru serta program nasional. Jadi ada sinkronisasi antara APBDes, prioritas nasional, dan prioritas kabupaten,” ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah prioritas nasional yang perlu menjadi perhatian pemerintah desa, di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem dan penguatan ketahanan pangan. Program-program tersebut menjadi fokus utama pemerintah pusat, sehingga desa diminta ikut mengintegrasikannya dalam rencana anggaran.
Meski demikian, Arianto menegaskan tidak semua program strategis harus dibiayai melalui APBDes. Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih, yang pendanaannya berasal dari pemerintah pusat.
“Untuk program seperti koperasi Merah Putih, belum ada perintah agar dibiayai desa karena pendanaannya bersifat top-down. Tapi kelembagaan desa tetap harus siap bila program itu digulirkan,” jelasnya.
Di tingkat kabupaten, arah pembangunan Kukar Idaman Terbaik juga difokuskan pada percepatan penanganan kemiskinan. Desa didorong berperan aktif dalam program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti bedah rumah hingga program makanan tambahan.
“Pemerintah desa kita dorong untuk terlibat, terutama dalam kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Arianto berharap sinkronisasi kebijakan antara pusat, kabupaten, dan desa dapat membuat APBDes lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan penyelarasan ini, desa diharapkan mampu merancang program yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung sasaran pembangunan nasional dan daerah secara berkelanjutan. (adv)
