Linikaltim.id. SAMARINDA. Penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan menuai perdebatan. Sebagian masyarakat khawatir kebijakan ini justru menambah jarak tempuh ke alamat terntentu. Sementara DPRD Samarinda menilai, justru persoalan mendasar belum diselesaikan. Yaitu maraknya parkir liar di badan jalan.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim, menyebut, wajar bila muncul pro dan kontra dalam setiap kebijakan lalu lintas. Namun menurutnya, kepadatan di kawasan Jalan Abul Hasan tidak hanya disebabkan volume kendaraan yang lewat. Melainkan juga penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir.
“Kalau hanya diberlakukan satu arah tapi parkir liar tidak ditertibkan, ya masalah tidak akan selesai. Malah bisa menimbulkan keluhan baru dari masyarakat,” tegas Rohim, Selasa (23/9/2025).
Ia menambahkan, setiap uji coba SSA harus benar-benar membuka ruang partisipasi publik. Bila keluhan warga terbukti di lapangan dan tidak terdeteksi dalam kajian awal, Dishub diminta berani melakukan penyesuaian.
“Yang paling penting itu mendengar masyarakat sebagai pengguna jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan pihaknya akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh atas pemberlakuan tersebut. Ia menilai kebijakan apapun terkait lalu lintas tidak boleh menyulitkan warga yang sehari-hari beraktivitas di kawasan tersebut.
“Kami akan mengagendakan hearing dengan Dishub untuk melihat urgensi penerapan SSA ini. Kita perlu memastikan kebijakan yang diputuskan benar-benar memberi solusi, bukan menambah masalah,” ucap Celni.
Penerapan SSA sendiri sebelumnya digadang sebagai langkah untuk mengurai kemacetan di pusat kota. Namun, hingga kini wacana tersebut belum disertai dengan rencana penertiban parkir liar maupun manajemen lalu lintas lainnya.
Masyarakat pun masih menunggu langkah konkret pemerintah, apakah benar SSA di Jalan Abul Hasan bisa mengurai kepadatan atau justru menambah persoalan baru di jalanan Samarinda. (*)
