Linikaltim.id. SAMARINDA – Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) dianggap sebagai salah satu poin krusial dalam pembahasan rencana peraturan daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Samri Shaputra mengungkapkan, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait proses pengurusan IMTN.
Prosedur yang ada saat ini dianggap sangat menyulitkan dan memakan biaya tinggi meskipun di atas kertas biayanya terjangkau.
“Di lapangan kami menemukan rata-rata masyarakat itu mengeluh dengan perda yang sudah ada. Dirasa ribet yang sebenarnya di atas kertas biayanya murah tapi pelaksanaannya, faktanya, ternyata, malah biayanya hampir sama dengan membuat sertifikat melalui notaris,” kata Samri diwawancara Kamis (5/11).
Contoh, laporan masyarakat, mereka harus merogoh kocek hingga Rp5 juta untuk mengurus dokumen tersebut. Hal ini mendorong banyak warga memilih jalur cepat atau jalan tol meski harus mengeluarkan biaya ekstra yang tidak resmi.
Selain persoalan biaya, terdapat kendala regulasi yang sudah tidak relevan dengan kondisi administratif saat ini. Salah satunya adalah penyebutan Dinas Pertanahan dalam Perda yang faktanya kini telah dibubarkan dan fungsinya beralih menjadi bidang di bawah naungan Dinas PUPR.
“Itu salah satu alasannya karena sudah tidak sejalan dengan kondisi sekarang. Di Perda IMTN itu masih disebutkan Dinas Pertanahan, sementara sekarang kan sudah tidak ada dan sudah menjadi bidang di PUPR. Ini tentu harus ada penyesuaian terhadap fakta di lapangan,” jelas Samri.
Komisi I juga menyoroti masa berlaku IMTN yang hanya tiga tahun dan harus diperpanjang satu kali. Jika setelah perpanjangan sertifikat belum terbit, maka masyarakat harus mengulang proses dari nol kembali. Kondisi ini dinilai menghambat kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai warga bertahun-tahun.
Lebih jauh Samri menjelaskan tanah dengan status IMTN saat ini belum bisa diperjualbelikan atau digadaikan karena statusnya masih milik negara. Hal ini menjadi hambatan bagi warga yang hanya ingin mendapatkan kepastian hukum atas tanah tempat tinggal mereka.
“Kajian-kajiannya sekarang masih didalami oleh tim pakar dari komisi. Saya sudah perintahkan untuk mempelajari lebih dalam pasal-pasal yang menyulitkan masyarakat tapi juga tetap tidak melanggar aturan di atasnya,” pungkasnya. (al/adv/dprdsmr1)
