Linikaltim.id. SAMARINDA. Sistem pembelajaran di tingkat sekolah dasar (SD) turut menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, khususnya terkait beban kerja wali kelas. Dampak dari kekurangan guru itu, wali kelas juga kurang jumlahnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa wali kelas di kelas 1 dan 2 memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam proses belajar mengajar. Kekurangan wali kelas juga berarti beban kerja guru meningkat.
“Yang banyak kekurangan itu wali kelas. Jadi kan wali kelas itu mencakup semua pelajaran, bisa jadi mengajar dari pagi sampai sore,” kata Sri Puji Astuti saat diwawancarai di Arutalla Ballroom Bapperida Lantai 4, akhir Mei lalu.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena guru dituntut memiliki kemampuan mengajar di berbagai bidang sekaligus.
Sri Puji Astuti menambahkan bahwa sistem tersebut hanya berlaku untuk kelas 1 dan 2, sementara pada kelas yang lebih tinggi memang sudah mulai ada pembagian tugas mengajar yang lebih spesifik.
Contoh, untuk kelas 3 dan 4, pembelajaran sudah mulai ditangani oleh guru sesuai mata pelajarannya, seperti matematika dan Bahasa Inggris.
Mengenai kondisi tersebut, DPRD menilai perlu adanya evaluasi sistem pembelajaran agar beban kerja guru lebih proporsional dan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Secara umum, Permasalahan kekurangan tenaga pengajar di Kota Samarinda mencapai 700 lebih tenaga pengajar.
Puji mengatakan, DPRD Samarinda sebenarnya sempat mengusulkan solusi dari masalah ini. Berupa pemberian subsidi bagi sekolah swasta. Dengan membantu menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Namun, gagasan itu juga terbentur dengan kemampuan anggaran daerah.
Sementara skema pengangkatan guru juga belum bisa dijalankan. Sebab Pemerintah Pusat sedang juga sedang melarang penambahan jumlah pegawai honorer. (*)
