Linikaltim.id. SAMARINDA. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 harus lebih diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Program yang dinilai kurang efektif akan dievaluasi, sementara kegiatan yang terbukti berdampak langsung akan diprioritaskan untuk mendapatkan dukungan anggaran.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun 2026 tidak hanya bertujuan melihat tingkat serapan anggaran setiap organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga mengukur efektivitas program yang telah dijalankan.
Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD dalam menentukan arah kebijakan anggaran pada tahun mendatang.
“Kami melihat mana kegiatan yang memang menjadi prioritas untuk diberikan dukungan pendanaan? Sementara program yang kurang efektif tentu akan menjadi bahan evaluasi agar anggarannya bisa dialihkan ke program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata, Shamri Saputra, beberapa waktu lalu.
Shamri menegaskan, setiap program yang diusulkan pemerintah daerah harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sebab, APBD merupakan instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
Ia menilai setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki dampak yang jelas. Karena itu, DPRD akan lebih selektif dalam memberikan persetujuan terhadap program-program yang diusulkan pada pembahasan APBD 2027.
“Jangan sampai anggaran hanya habis digunakan, tetapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Yang kita dorong adalah program yang benar-benar memberikan pelayanan publik secara langsung,” katanya.
Menurut Shamri, masyarakat merupakan pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Oleh sebab itu, setiap kebijakan anggaran harus mampu dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dapat dirasakan secara luas.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Dengan mengutamakan program yang efektif, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan manfaat APBD tanpa harus mengeluarkan belanja yang kurang produktif.
Komisi I DPRD Samarinda berkomitmen mengawal proses penyusunan APBD 2027 agar seluruh program yang memperoleh alokasi anggaran benar-benar memiliki indikator kinerja yang jelas dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap belanja daerah tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, mempercepat pembangunan, serta menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. (adv/dprdsmr)
