Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bakal menghadapi tantangan besar keuangan pada 2026 mendatang. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (DTU) yang cukup tajam. Baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Dari data yang dirilis Kemkeu, DAU untuk Samarinda diprediksi turun dari Rp927,36 miliar pada 2025 menjadi Rp776,14 miliar di 2026. Sementara DBH anjlok lebih dalam, dari Rp1,11 triliun hanya tersisa Rp262,43 miliar.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan kondisi ini harus disikapi dengan bijak. Menurutnya, Pemkot bersama DPRD wajib beradaptasi dengan kebijakan pusat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Ini kebijakan pusat, jadi kita harus siap menyesuaikan. Yang penting bagaimana anggaran yang tersedia bisa dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Helmi, Kamis (11/9/2025).
Helmi menuturkan, keberadaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar menjadi penopang penting dalam menjaga kesehatan keuangan daerah. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar bisa menggali potensi PAD dari berbagai sektor.
“Alhamdulillah PAD Samarinda cukup besar, jadi cash flow pemerintah masih aman. Itu yang membuat kita lebih fleksibel,” ucapnya.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pemangkasan 25–40 persen pada transfer pusat jelas berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Karena itu, menurutnya, belanja daerah harus dipilah secara cermat dan efisien.
“Belanja yang tidak produktif harus dikurangi. Jangan sampai sektor penting seperti pendidikan dan pembangunan yang menjadi prioritas justru dikorbankan,” tegas Helmi.
Helmi juga mengingatkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyesuaikan rencana kerja mereka dengan kondisi anggaran terbaru.
Meski demikian, fokus utama tetap diarahkan pada pelayanan masyarakat agar tidak ada program yang menyentuh kebutuhan publik terabaikan.
Ia optimistis, dengan langkah efisiensi dan pemanfaatan PAD yang semakin meningkat, Samarinda tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Kami berharap porsi PAD bisa lebih besar dalam menopang belanja daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota,” tutupnya. (*)
