Linikaltim.id. SAMARINDA. Kata maaf tak cukup untuk mengurai kekisruhan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Reformasi dan evaluasi total diperlukan, sesegera mungkin.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman Saipul Bahtiar mengatakan, masalah DPR saat ini berbeda dengan era-era sebelumnya. DPR saat ini dalam posisi berhubungan mesra dengan Kabinet Merah Putih. Justru rakyat lah yang mengambil alih fungsi pengawasan, karena legislatif gagal menjalankan fungsinya.
FORMULASI FUNGSI DPR
Pemerintah harus segera mengembalikan fungsi keberadaan DPR. Saiful mengatakan, fungsi kontrol budgeting yang diemban para legislator harus dibarengi kepekaan.
“Elit pemerintahan menunjukkan sisi hedonistik dengan fasilitas kemewahan yang berbanding terbalik dengan kondisi negara saat ini. Diperparah dengan sikap arogansi dan tida empati,” urainya, diwawancara Linikaltim.id via Whatsapp, Minggu (31/8/2025).
Saiful mengatakan, saat bukan jamannya bisa main-main lagi dengan aspirasi masyarakat. Maka, pemerintah harus cepat memformulasikan kebijakan yang dapat mengembalikan fungsi DPR untuk menstabilkan keadaan.
Pembubaran DPR saat ini belum mungkin terjadi. Secara fungsi, kata Saiful, masih diperlukan. Karena tidak mungkin presiden dan menteri berjalan tanpa pengawasan. “Kalau presiden dan menteri berjalan sendiri, siapa yang mengawasi? Apa terus terusan demo seperti ini?,” tanya mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltim ini. Sedangkan opsi berupaa pembekuan dan penggantian juga rumit.
KONTROL KADER
Selama ini para calon legislator cenderung diisi dengan syarat yang sangat lentur. Tidak ada batas pendidikan, IQ, kemampuan berbahasa asing, bahkan mantan narapidana pun bisa mencalonkan diri.
Saiful mengatakan, peran partai sangat penting. Partai juga perlu memperketat syarat pencalonan kadernya yang ikut nyaleg. Ini dimulai dari pendaftaran di KPU yang syaratnya diformulasi lebih ketat.
Namun Saiful lebih menekankan, seharusnya para calon legislator paham tentang tugas pokok dan fungsi serta amanah yang diemban.
PEKA DAN BERETIKA
Saiful mengatakan, amarah publik merupakan hasil dari bongkahan gunung es selama ini.
“Perilaku elit pemerintah harusnya mencerminkan bahwa mereka pelayan rakyat, yang melayani rakyat. Termasuk menjaga komunikasi yang menciderai hati rakyat,” kata Saiful.
Amukan massa hingga menjarah rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Uya Kuya, Eko Patrio hingga ke Menteri Keuangan Sri Mulyani merupakan bentuk kemarahan tak terbendung.
Ketidakkonsistenan antara efisiensi dengan gaya hidup yang dipertontonkan melukai hati warga. Sementara masyarakat hidup dengan kesulitan, himpitan ekonomi, terkena imbas efisiensi. “Adanya kenaikan pajak, jenisnya ditambah-tambah, hingga pemerintah daerah yang mengakali menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan, bisa jadi akibat dari efisiensi (pemerintah) pusat itu sendiri,” kata Saiful.
Dia pun mengatakan, sudah sepatutnya para pelaku politik peka dengan kondisi. Beretika. Bukannya justru yang terjadi secara vulgar mempertontonkan gaya hidup bermewah-mewah. (*)
