Linikaltim.id. JAKARTA. Kebijakan efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membawa dampak serius bagi dunia literasi nasional.
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI secara resmi mengumumkan penghentian total program distribusi bantuan buku gratis untuk wilayah pedesaan dan komunitas di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2026.
Langkah pahit ini terpaksa diambil menyusul pemotongan anggaran Perpusnas yang sangat drastis, yakni mencapai hampir 48 persen.
Pemangkasan Anggaran
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 anggaran Perpusnas turun menjadi Rp377,9 miliar.
Angka ini merosot tajam dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 yang menyentuh Rp721 miliar.
Pemangkasan dana belanja secara masif ini didasarkan pada tata cara pelaksanaan efisiensi belanja yang diatur oleh pemerintah pusat.
Kondisi tersebut memaksa Perpusnas menyesuaikan total terhadap sejumlah program prioritas yang selama ini menjadi penopang penguatan budaya baca di masyarakat.
”Dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu. Misalnya bantuan buku yang selama ini kami salurkan ke berbagai daerah,” ujar Aminudin di hadapan anggota DPR.
Distribusi ke Desa dan Fasilitas Fisik Terhenti
Akibat dari minimnya kekuatan fiskal ini, program pengiriman suplai buku bermutu ke daerah kini menjadi nol unit alias dihentikan sepenuhnya.
Wilayah yang paling terdampak adalah area-area pelosok dan komunitas marjinal yang selama ini bergantung penuh pada dukungan buku dari pemerintah pusat.
Beberapa program strategis yang resmi dihentikan meliputi:
Suplai Buku Gratis. Penghentian bantuan 1.000 buku untuk perpustakaan desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), lembaga pemasyarakatan (lapas), hingga puskesmas.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penundaan bantuan pendanaan untuk pembangunan gedung, renovasi sarana, penyediaan mebel, serta fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perpustakaan bagi daerah pemohon.
Ironi di Tengah Meningkatnya Minat Baca
Kebijakan ini memicu kekhawatiran mendalam dari berbagai pegiat literasi. Penghentian suplai buku fisik dinilai ironis karena terjadi justru saat tren kunjungan ke perpustakaan serta semangat para relawan membaca di lapangan sedang mengalami peningkatan yang sangat tinggi.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran yang mencekik, Kepala Perpusnas menegaskan pihaknya akan terus berupaya mencari jalan alternatif agar mandat peningkatan literasi nasional tidak sepenuhnya padam. Perpusnas kini didorong untuk mengoptimalkan pendanaan non-APBN serta terus bersinergi dengan sektor non-pemerintah dan komunitas lokal demi menyelamatkan ketersediaan bahan bacaan di daerah.
Bagi Anda yang ingin melihat langsung situasi saat rapat kerja tersebut, Anda dapat menyaksikan cuplikan pernyataan Kepala Perpusnas di DPR RI yang memaparkan detail penghentian program akibat pemotongan anggaran ini. (*)
