Linikaltim.id. SAMARINDA. Rencana penambahan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk proyek Terowongan Samarinda dipastikan belum akan direalisasikan dalam waktu dekat.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih menahan alokasi tersebut seiring dengan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami tekanan.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Hendra Kusuma, mengungkapkan bahwa tambahan anggaran tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan dan belum masuk ke tahap eksekusi. Keputusan ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah.
Menurut Hendra, Pemkot Samarinda kini lebih memfokuskan anggaran pada program-program yang dinilai memiliki urgensi tinggi dan berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam menunda realisasi tambahan dana proyek terowongan tersebut.
“Tambahan anggaran itu memang direncanakan, tetapi melihat kondisi fiskal saat ini, pemerintah harus melakukan penyesuaian dan memprioritaskan program yang lebih mendesak,” kata PltHendra Kusuma, di Balaikota samarinda dalam wawancara beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, anggaran tambahan Rp90 miliar sebelumnya direncanakan untuk mendukung pekerjaan teknis lanjutan. Khususnya pada aspek perkuatan tebing dan struktur di sekitar kawasan terowongan. Pekerjaan tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan dan keberlanjutan fungsi infrastruktur dalam jangka panjang.
Meski demikian, Hendra menegaskan bahwa penundaan tersebut bukan berarti proyek Terowongan Samarinda dihentikan. Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan sesuai dengan tahapan yang telah dirancang, hanya saja dilakukan penyesuaian terhadap skala prioritas anggaran.
Diketahui, proyek Terowongan Samarinda sendiri telah menyerap anggaran yang cukup besar, yakni sekitar Rp432,3 miliar yang bersumber dari APBD Kota Samarinda selama periode 2022 – 2025. Proyek ini menjadi salah satu infrastruktur strategis yang diharapkan mampu mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di kota.
Dengan adanya kebijakan efisiensi ini, Pemkot Samarinda dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan proyek strategis dan kebutuhan pelayanan publik yang lebih mendesak. Langkah ini sekaligus mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah berbagai tekanan fiskal yang ada. (*)
