Linikaltim.id. SAMARINDA. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Samarinda menuntut tiga poin dalam kasus bahan bakar minyak (BBM) oplos. Pertama, evaluasi PT Pertamina Patra Niaga, kedua menuntut tanggung jawab PT Pertamina Patra Niaga, dan terakhir mendesak pihak berwenang mengadili perusahaan plat merah tersebut.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi Ali Saban menegaskan, Pertamina Patra Niaga harus bertanggung jawab atas kasus pengoplosan BBM yang merugikan banyak pemilik kendaraab.
“Kami akan terus mengawal isu ini sampai selesai,” kata Ali saat aksi di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga pada Selasa (8/4/2025) sore.
Ia juga menilai bahwa Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kurang responsif terhadap isu ini.
“Kami menilai bahwa Gubernur kurang buka mata terhadap isu-isu yang sangat marak di Samarinda, terkait kerusakan-kerusakan motor masyarakat,” cecarnya.
Ali menegaskan, PMII Samarinda akan terus menggelar aksi unjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Seperti diketahui pekan momen Lebaran, masyarakat Samarinda sangat resah. Banyak pengendara yang mengalami brebet alias mogok tiba-tiba. Kasusnya sama ; akibat terisi bensin oplosan.
Bahkan masyarakat sampai berbagi catatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dicap perlu dihindari.
Ditandai berdasarkan kasus yang dialami perwakilan konsumen yang mengalami brebet usai mengisi di satu SPBU tertentu.
Kasus ini berlangsung cukup lama tanpa ada respons cepat dari Pemerintah. Selain terjadi di masa cuti, awal kejadian belum menyeluruh korbannya.
Sayangnya, tanggapan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud justru mengecewakan. Dia menyebut, kendaraan kurang terawat yang menyebabkan brebet maupun mogok.
Padahal kenyataannya kejadian ini terjadi hampir menyeluruh. Tangki mobil maupun motor harus dibongkar usai terisi BBM oplosan.
Bengkel-bengkel di kota Samarinda juga sibuk. Sehari bisa menangai 8-15 motor dengan masalah yang sama. (*)
