Linikaltim.id, SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) mengadakan Rapat Paripurna ke-XIX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 Kamis (21/11/2024) malam.
Agenda rapat yaitu penyampaian Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim Jimmi, rapat tersebut dihadiri 21 anggota dewan. Hadir Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ade A Yulkafilah yang hadir mewakili Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma.
Dalam sambutannya, Jimmi menegaskan pentingnya agenda ini sebagai wujud tanggungjawab bersama dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Rapat ini adalah implementasi dari Pasal 104 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan perda (peraturan daerah) tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir,” urai Jimmi.
Tak lupa, ia memberikan apresiasi kepada jajaran pemerintah atas komitmen dalam menyusun APBD yang transparan dan akuntabel.
Pembahasan Ranperda APBD 2025, berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kepala BPKAD Kutim Ade A Yulkafilah, memaparkan Nota Keuangan APBD 2025 yang menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran tahun depan.
Ade menjelaskan, rancangan ini disusun mengacu pada berbagai regulasi. Seperti Permendagri 15/2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD dan Permendagri 77/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
APBD 2025 juga dirancang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Dengan fokus pada beberapa prioritas utama. Yakni penguatan daya saing ekonomi berbasis sektor pertanian, peningkatan pelayanan dasar, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp11,15 triliun. Yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp358,38 miliar, Pendapatan Transfer Rp10,24 triliun, lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp547,79 miliar.
Ade optimistis angka tersebut dapat dicapai berkat peningkatan kinerja ekonomi dan kebijakan pemerintah yang proaktif.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp11,13 triliun. Terdiri dari Belanja Operasi Rp5,60 triliun, Belanja Modal Rp4,32 triliun, Belanja Tidak Terduga Rp 20 miliar, Belanja Transfer Rp1,19 triliun.
Belanja ini dirancang untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, terdapat pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 15 miliar yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ade menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Kami berharap masyarakat mendukung program-program pembangunan yang telah dirancang, demi terwujudnya kesejahteraan bersama,” katanya.
Langkah awal melalui rapat paripurna ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, mulai dari pembahasan hingga pengesahan.
APBD 2025 diharapkan mampu menjadi alat efektif mencapai pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di Kutim.
“Semoga usaha ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, dan niat untuk membangun Kutai Timur yang lebih maju dapat terwujud,” pungkas Ade.
Rapat paripurna ini tak hanya menandai proses administratif belaka, tetapi juga harapan besar menuju masa depan Kutim yang lebih gemilang. (adv/diskominfokutim/min)
