Linikaltim.id, JAKARTA – Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutai Timur (Kutim) Rizali Hadi berkesempatan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk membahas kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Gedung Nusantara II Senayan, pada Rabu (20/11/2024).
Rizali hadir mewakili Pejabata Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma.
Kegiatan RDP dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bima Arya, Pjs Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik dan undangan lain dari pemerintah Kalimantan.
Pada kesempatan itu, Rizali melaporkan kesiapan Kutai Timur menghadapi Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Ia menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi di Kutim.
“Persiapan teknis maupun administrasi terus kami matangkan, termasuk koordinasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) , dan stakeholder terkait. Kami juga terus memantau kondisi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif,” ujar Rizali.
Menurut Rizali, salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan anggaran Pilkada terserap dengan baik, serta menjangkau seluruh wilayah Kutim. Sebab Kutim memiliki tantangan sendiri, yaitu kondisi geografis beragam.
Selain itu, lanjut dia, partisipasi masyarakat juga menjadi perhatian utama untuk mencapai target keterlibatan pemilih yang tinggi.
Sebab itu penting sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyelenggara Pemilu untuk menjamin kesuksesan Pilkada Serentak.
“Kesiapan seluruh pihak, mulai dari aspek anggaran, regulasi, hingga sosialisasi, sangat menentukan keberhasilan Pilkada. Kami berharap semua elemen dapat bekerja sama demi terselenggaranya Pemilu yang adil dan demokratis,” kata Rizali.
Rizali memastikan Kutim siap menjalankan langkah antisipatif untuk mengatasi berbagai tantangan.
“Kami terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pemerintah daerah juga aktif mendorong edukasi politik kepada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil,” ujar Rizali.
Pemerintah Kutim berkomitmen untuk menjadikan Pilkada Serentak 2024 sebagai ajang demokrasi yang inklusif dan transparan.
Dengan dukungan semua pihak, ia optimistis pelaksanaan Pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan sesuai peraturan yang berlaku.
“Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang solid dan komitmen yang kuat, Pilkada di Kutai Timur dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, pentingnya perhatian terhadap dinamika politik daerah yang berpotensi memengaruhi jalannya tahapan kritis Pilkada. Yaitu penghitungan suara dan penetapan hasil.
“Kami meminta dukungan dari seluruh pihak untuk melaporkan segala persoalan yang muncul di daerah, terutama yang dapat mengganggu proses tahapan Pilkada,” ujarnya.
Rifqinizamy menyoroti dua urgensi utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Netralitas ASN menjadi isu sangat penting, mengingat mereka diangkat dan diberhentikan oleh pusat. Profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas harus diawasi ketat,” jelasnya.
Kedua, Rifqinizamy menyoroti pentingnya Pilkada Serentak pada 27 November 2024 sebagai tonggak demokrasi bangsa.
“Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2005, isu Pemilu serentak ini menjadi perhatian utama. Komisi II berkomitmen mengawasi secara menyeluruh demi terciptanya proses Pemilu yang adil dan demokratis,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Mendagri, Bima Arya juga menyoroti isu netralitas ASN sebagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
“Sisa 7 hari ke depan menjadi waktu krusial untuk memastikan netralitas ASN. Kami akan fokus mencermati daerah rawan. Berdasarkan 24 variabel yang mengukur tingkat kerawanan dari rendah hingga tinggi,” ucapnya.
Menurut Bima, potensi kerawanan meliputi ancaman provokasi, isu SARA (Suku Agama Ras Antargolongan), hingga faktor-faktor sensitif lainnya.
Data ini akan menjadi landasan bagi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kondusivitas Pilkada.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ikut melaporkan situasi terkini di Kaltim. Ia menyebut Kaltim termasuk dalam kategori rawan lima berdasarkan peta kerawanan nasional.
“Kami telah memonitor 10 daerah di Kaltim, dengan jumlah TPS sebanyak 6.274 yang diawasi oleh 525 PPK, 3.114 PPS, dan 43.198 KPPS,” kata Akmal.
Ia menegaskan koordinasi intensif terus dilakukan dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi potensi gangguan selama Pilkada.
Rapat ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan strategi nasional dan daerah dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
Dengan dukungan semua pihak, Komisi II DPR RI berharap proses demokrasi ini dapat berjalan lancar, transparan, dan bebas dari isu-isu yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. (adv/diskominfokutim/min)
