Linikaltim.id. SAMARINDA. Meningkatnya kekerasan dalam kegiatan belajar mengajar beberapa tahun terakhir, membuat dunia pendidikan perlu berbenah.
Salah satunya dengan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Gelaran tersebut merupakan kolaborasi Kemendikbudristek bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Digelar di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Samarinda pada Jumat (5/12/2025), acara ini melibatkan mahasiswa semester awal. Targetnya, memahami alur komunikasi saat terjadi kekerasan. Juga berani melaporkan jika mengalami kekerasan.
Ketua STIH Awang Long, Husni Thamrin, menegaskan bahwa lingkungan kampus mereka hingga kini berada dalam kondisi aman, tertib, dan harmonis.
Ia menegaskan bahwa sejak berdirinya Kampus STIH Awang Long pada tahun 2016, kampus tersebut belum pernah mencatat satu pun kasus kekerasan.
“Sampai hari ini tidak ada kejadian kekerasan. Kami selalu mengawasi dan memonitor seluruh kegiatan di lingkungan kampus,” jelas Husni Thamrin, diwawancarai usai acara.
Husni menjelaskan, kampus membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai bentuk antisipasi. Satgas tersebut dibentuk sesuai aturan nasional dan berfungsi memantau aktivitas kampus, menerima laporan, serta menindaklanjuti setiap potensi kekerasan.
“Kanal pengaduan berjalan dengan baik. Kami aktif memantau dan menerima laporan yang masuk,” kata Husni.
Meski belum ada kasus, Husni mengajak untuk bersikap waspada. Salah satu upaya, mahasiswanya perlu aktif mengikuti sosialisasi seperti PPKPT ini.
Husni berharap kegiatan ini dapat membentuk budaya kampus yang peduli terhadap pencegahan kekerasan dan mendorong mahasiswa untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan belajar yang sehat.
Hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim), Armin membeberkan, penyusunan buku pedoman PPKPT menjadi langkah strategis untuk memastikan dunia pendidikan semakin aman.
“Komisi X memang punya tugas mendorong pendidikan Indonesia maju. Mereka harus bersinergi dengan provinsi, dengan kampus, supaya kampus menjadi tempat yang nyaman untuk kuliah,” kata Armin, usai acara PPKPT di kampus STIH, kemarin.
Menurut Armin, keamanan dan kenyamanan di kampus maupun sekolah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga satuan pendidikan tingkat sekolah diminta aktif melakukan pengawasan.
“Kita harus sama-sama bertanggung jawab. Tidak bisa hanya satu pihak,” tegasnya. (*)
