Linikaltim.id, SAMARINDA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, masih mengkaji penghapusan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi.
Wacana penghapusan PPDB Zonasi muncul atas permintaan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usul penghapusan karena masalah tidak meratanya sebaran sekolah negeri di wilayah Indonesia.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Pahlevi menanggapi hal tersebut. Dia mengatakan, sistem zonasi harus dievaluasi untuk sistem pendidikan yang lebih baik. Dan pemerintah daerah siap untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kita harus lihat nanti ketentuannya. Memang zonasi ini kan masih banyak permasalahan. Baik di daerah maupun di kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Kalau memang dihapus, kita akan mengikuti prosedur dari pusat,” ujar Reza pada (23/11/2024).
Reza di periode sebelumnya, pernah menjadi Ketua Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan, Reza mengakui ada keluhan masyarakat tentang anak-anaknya yang tak bisa masuk sekolah di sekitar tempat tinggalnya. Karena ada praktik manipulasi kartu keluarga (KK) agar lebih dekat dengan sekolah favorit, pungli dan intervensi.
“Permasalahan jarak ini banyak dikeluhkan masyarakat. Misalnya, ada warga yang tinggal di Kelurahan A atau Kecamatan A, tapi tidak masuk wilayah zonasi sekolah yang seharusnya dekat dengan mereka. Ini sangat merugikan,” kata legislator fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) .
Reza menekankan perlunya pemerintah, baik Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, untuk mencari solusi terbaik.
“Kita butuh simulasi dan evaluasi menyeluruh agar sistem PPDB ini lebih adil dan merata. Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan baru,” jelasnya.
Sistem zonasi, yang awalnya dirancang untuk mendorong pemerataan pendidikan, sering kali menemui hambatan di lapangan. Di daerah seperti Kalimantan Timur, distribusi sekolah yang belum merata menjadi tantangan tersendiri. Reza berharap agar kebijakan ke depan mampu memberikan solusi komprehensif yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, bisa lebih baik di masa depan. Apapun kebijakan yang diambil, harus dipastikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.
Polemik terkait sistem PPDB ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Dengan adanya wacana perubahan kebijakan, masyarakat berharap ada pembaruan yang membawa dampak positif, baik dari segi kualitas pendidikan maupun keadilan bagi seluruh peserta didik. (adv/dprdkaltim/min)
