Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Iswandi, menyoroti kebijakan penempatan dana deposito Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai belum optimal bagi keuangam daerah.
Dalam hearing bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terungkap bahwa dana idle cash Pemkot ditempatkan di bank nasional. Yaitu di Bank Mandiri dan BTN karena pertimbangan suku bunga.
Namun, Iswandi mempertanyakan dampak langsung kebijakan tersebut terhadap daerah, terutama terkait kontribusi CSR.
“Pendapatan deposito di 2025 itu sekitar Rp9 miliar. Tapi saya tanya, Mandiri atau BTN ini ada kasih CSR tidak?” kata Iswandi, diwawancarai Senin (27/04/2026).
Ia membandingkan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dinilai lebih aktif memberikan dukungan terhadap kegiatan pemerintah daerah.
“Kalau selisihnya hanya Rp500 juta sampai Rp1 miliar, saya kira tidak masalah ke BPD. Pemkot juga pemegang saham,” ujarnya.
Menurutnya, kontribusi CSR dari BPD selama ini sudah terasa dalam berbagai kegiatan pemerintah, berbeda dengan bank nasional.
“Saya tidak pernah lihat Mandiri atau BTN jadi sponsor kegiatan Pemkot, baik di tenda, kotak, atau lainnya,” tegasnya.
Iswandi pun mendorong evaluasi kebijakan penempatan dana agar tidak hanya mengejar bunga, tetapi juga manfaat strategis bagi daerah. (adv/dprdsmr)
