Linikaltim.id. SAMARINDA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (4/6/2025).
Mereka menuntut pertanggungjawaban atas capaian 100 hari kerja pemerintahan baru dalam pimpinan Rudy Mas’ud – Seno Aji.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menemui massa dan memberikan penjelasan terkait program prioritas pemerintah provinsi.
Dalam pernyataannya, Seno Aji mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun dan menyelesaikan dasar hukum untuk merealisasikan program unggulannya. Yaitu pendidikan gratis bagi mahasiswa.
Kata dia, mulai Juni-Juli 2025 program tersebut akan diluncurkan untuk mahasiswa semester I. Dilanjutkan secara bertahap hingga mencakup semester VIII pada awal 2026.
“Ini akan menjadi program jangka panjang hingga 2030, bahkan selamanya. Karena sudah menjadi kebijakan nasional,” kata Seno Aji di depan massa aksi.
Seno juga menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas tambang ilegal.
Kata Seno, dari delapan laporan yang masuk selama 100 hari kerja, semuanya telah ditindaklanjuti.
Pemerintah juga telah menyediakan kanal pelaporan masyarakat melalui barcode digital agar pengawasan tambang ilegal semakin terbuka dan massif.
Masalah tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) tambang juga menjadi sorotan. Wagub mengungkapkan bahwa kontribusi CSR sebesar Rp1.000 per ton dinilai belum cukup. Karena itu, Pemprov Kaltim tengah mengupayakan peningkatan kontribusi menjadi Rp2.000 per ton.
“Jika ini tercapai, maka kita bisa mendapatkan Rp1 triliun per tahun yang bisa digunakan untuk perbaikan sekolah dan pemberian insentif guru dan dosen,” bebernya.
Isu lingkungan hidup juga masuk dalam daftar perhatian pemerintah. Seno menyoroti rendahnya ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Samarinda yang baru mencapai 7 persen.
Pemprov berkomitmen membantu pemerintah kota dan kabupaten untuk memperluas RTH. Sebagai langkah nyata mengatasi banjir dan menjaga ekosistem kota.
Terkait hak masyarakat adat, Seno menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Ia menyebut bahwa masyarakat adat di Kaltim akan terus dilindungi dan didorong untuk mendapatkan hak-haknya secara adil.
Ia juga sempat mengingatkan penghargaan Kalpataru yang diterima masyarakat adat Pasir sebagai bukti nyata dari komitmen tersebut.
Soal kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara Kaman yang hingga kini belum tuntas. Pemerintah, katanya, telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian ESDM pada 15 April 2025. Dan kini kasus tersebut sudah masuk tahap investigasi.
“Kami akan terus mengawal agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal,” katanya
Di akhir pernyataannya, Seno Aji mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk terus mengawal pembangunan Kaltim secara kritis namun konstruktif.
“Kami tidak alergi kritik. Ayo kita kawal bersama agar Kalimantan Timur ke depan lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutupnya. (*)
