Linikaltim.id. SAMARINDA. Manajemen Maxim Indonesia bereaksi atas ultimatum yang disuarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Yuan Ifdal Khoir selaku Public Relations Specialist Maxim Order Service Indonesia memberikan sejumlah tanggapan.
Maxim Indonesia berharap dapat terlibat dalam diskusi dengan Pemprov Kaltim dalam waktu dekat.
Maxim siap memberikan klarifikasi dan dialog langsung dalam mendukung ekosistem transportasi daring yang berkelanjutan dan berfungsi dengan baik di Kaltim.
Melalui surat elektronik (surel) ke Linikaltim.id, Yuan membeberkan sejumlah jawaban.
Menurut Yuan, Maxim selalu berupaya untuk membuka ruang diskusi dengan pemerintah, mitra pengemudi, pengguna dan stakeholder lainnya.
“Kami juga siap untuk terlibat dalam dialog terbuka dan kooperatif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mencari solusi terbaik yang melayani kepentingan semua pemangku kepentingan,” kata Yuan dalam surel yang dikirimkan Jumat (23/5/2025).
Lanjutnya, Maxim akan tetap kooperatif untuk melakukan pertemuan dialog, baik
melalui undangan resmi maupun melalui korespondensi resmi.
Terkait undangan rapat yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut, Yuan menyampaikan bahwa ketidakhadiran Maxim pada pertemuan tersebut
disebabkan kendala koordinasi internal maupun dengan pihak penyelenggara acara.
Dia berharap agar nantinya, surat undangan resmi dari Pemprov dapat diberikan 2-3 hari sebelumnya. Sehingga manajemen Maxim matang dalam persiapan data dan juga informasi.
Sedangkan soal pembahasan penyesuaian tarif transportasi daring, Maxim mengaku telah menyampaikan surat edaran resmi kepada Pemprov Kaltim sebelum tanggal 20 Mei 2025.
“Surat itu menguraikan dasar penerapan tarif kami. Pada prinsipnya, kami telah menetapkan dan mematuhi ketentuan tarif sesuai dengan keputusan Gubernur yang berlaku,” urai Yuan.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menilai Maxim tidak kooperatif. Karena berulang kali absen dari undangan resmi Pemprov Kaltim untuk berdialog.
Hal itu disampaikan Seno usai audiensi bersama pengunjuk rasa para ojek online yang punya sederet tuntutan soal tarif.
Melalui Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) mereka berkumpul di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (20/5/2025). (*)
