100 Hari Gubernur Rudy Mas’ud: Kasus Masyarakat Adat Muara Kate dan Kriminalisasi Warga Desa Telemow Jadi Sorotan

Aliansi Mahakam saat ditemui Wakil Gubernur Seno Aji

Linikaltim.Id. SAMARINDA – Tepat 4 Juni 2025 Seratus hari sudah Rudy Mas’ud menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Alih-alih menuai apresiasi, namun pemerintahan dinilai minim gebrakan ini justru mendapat kritik tajam dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Aliansi Mahakam, gabungan berbagai organisasi mahasiswa dan masyarakat, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dengan membawa tema “100 Hari Disiksa Gubernur Kaltim!”

Bacaan Lainnya

Dalam aksi yang berlangsung sejak siang, para demonstran menyuarakan kekecewaan atas tidak adanya perubahan berarti di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud.

Mereka menilai pemerintahan baru hanya mengganti wajah, namun tetap mengadopsi pola kekuasaan lama yang penuh janji, minim realisasi.

Aliansi Mahakam juga menyoroti berbagai persoalan struktural yang hingga kini belum terselesaikan. Kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate, yang sempat dijanjikan akan dituntaskan, masih menggantung tanpa kejelasan.

Selain itu, kekerasan terhadap gerakan rakyat menjadi sorotan utama. Aliansi menyebut aparat semakin represif terhadap aksi-aksi damai.

Mereka mencontohkan kekerasan terhadap Aliansi Nelayan di Muara Badak, penangkapan enam aktivis “Indonesia Gelap” di Balikpapan, hingga kriminalisasi masyarakat adat Desa Telemow yang mempertahankan tanah ulayatnya.

Masalah lingkungan dan ketimpangan pembangunan juga masuk dalam daftar keluhan. Dari kelangkaan BBM di kota penghasil minyak, hingga lambannya penanganan dugaan BBM oplosan di berbagai daerah.

Tambang ilegal pun terus beroperasi, menciptakan banjir, konflik agraria, dan kematian tragis di lubang tambang.

Delapan program prioritas Gubernur Rudy Mas’ud yang pernah digaungkan saat kampanye, juga dinilai tak ubahnya janji kosong.

Aliansi Mahakam menyebut program-program tersebut lebih berfungsi sebagai alat populisme elektoral ketimbang solusi konkret bagi rakyat.

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahakam menuntut lima hal: realisasi nyata delapan program prioritas, penghentian tambang ilegal, penagihan CSR dari perusahaan tambang, perbaikan tata kelola lingkungan, serta pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Mereka mendesak Gubernur untuk berhenti bermain kata-kata dan mulai bekerja nyata untuk rakyat.

Aksi yang diwarnai orasi, teatrikal, dan pembacaan puisi ini berjalan damai namun penuh semangat. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam berjanji akan terus mengawal dan menagih janji-janji Gubernur.

Pos terkait