Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda tengah menggodok kebijakan parkir berlangganan tahunan sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan kebijakan ini merupakan inisiatif pemerintah kota (pemkot) untuk menekan kebocoran sektor perparkiran.
“Kami masih berkoordinasi dengan TAPD dan pihak perbankan untuk merumuskan skema terbaik,” kata Celni diwawancarai di Kantor DPRD Samarinda, Senin (25/05/2026).
Ia menjelaskan bahwa sistem ini akan melibatkan kerjasama dengan bank-bank BUMN. Seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia.
Menurut Celni, kebocoran dari parkir liar saat ini masih sangat tinggi dan merugikan keuangan daerah.
“Pendapatan juru parkir (jukir) liar bisa mencapai puluhan juta per bulan, tapi tidak masuk maksimal ke PAD,” jelasnya politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Dengan sistem berlangganan, masyarakat dinilai akan mendapatkan keuntungan dari sisi biaya yang lebih efisien.
“Bayar di depan, tapi jauh lebih murah dibandingkan pembayaran harian,” beber Celni.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menertibkan praktik parkir liar yang marak di lapangan.
“Ini juga untuk menghapus jukir liar yang selama ini jadi sumber kebocoran,” tegasnya.
Bahkan, kata Celni, pemerintah memperkirakan optimalisasi sektor parkir dapat meningkatkan PAD hingga 300 persen jika dikelola dengan baik.
DPRD Samarinda mendorong penerapan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi guna menekan potensi kebocoran PAD. Penggunaan QRIS diharap dapat meningkatkan transparansi.
“Kami harus kencangkan sistem, baik dari pajak makan minum, restoran, hingga hiburan malam,” kata Celni.
Rencana ini akan melibatkan Bank Indonesia dalam proses sosialisasi kepada pelaku usaha. Namun, Celni juga menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.
“Juga harus disiapkan pelatihan, karena banyak yang masih menggunakan sistem manual,” katanya.
Ia menambahkan, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam beradaptasi.
“Kalau SDM-nya siap, sistem ini akan berjalan maksimal,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
