Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengakui adanya dampak besar dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat. Pemotongan anggaran bahkan disebut mencapai sekitar 40 persen.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengatakan kondisi ini memaksa seluruh kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah pos anggaran mengalami pengurangan signifikan, termasuk perjalanan dinas dan konsumsi kegiatan.
Meski demikian, kata Celni, DPRD tetap berupaya menjaga agar program prioritas tetap berjalan, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Celni mengatakan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penopang di tengah keterbatasan anggaran.
Dia terus mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi guna menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia menyebut kebocoran masih terjadi di sejumlah sektor, terutama pajak restoran dan parkir.
“Kita harus kencangkan sistem, baik dari pajak makan minum, restoran, hingga hiburan malam,” tegasnya.
Salah satu solusi yang didorong adalah penggunaan sistem pembayaran berbasis QR untuk meningkatkan transparansi.
“Kalau semua berbasis QR, kebocoran bisa diminimalisasi dan PAD bisa meningkat,” jelasnya.
Namun Celni juga menyinggung soal kesiapan semua pihak. Dalam arti, transaksi digital sudah dikuasaj para pihak. Baik itu pembeli, penjual, penerima jasa, maupun penyedia jasa.
“Kalau SDM-nya siap, sistem ini akan berjalan maksimal,” tutupnya.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi risiko jika dana bagi hasil (DBH) kembali mengalami pemotongan.
“Kalau DBH dipotong lagi, tentu efisiensi akan lebih kita kencangkan,” tegas politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Celni berharap kondisi ini dilalui dengan bijak dan kuat. Sehingga kondisi fiskal kepemerintahan bisa berjalan sehat dalam perjalanannya. (adv/dprdsmr)
