Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan layanan dasar harus tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam pelaksanaan program tahun 2027.
Hal itu disampaikan setelah DPRD bersama pemerintah kota menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027, Jumat (14/08/2026).
Deni mengatakan, kondisi efisiensi anggaran yang terjadi saat ini tidak boleh membuat pelayanan dasar kepada masyarakat justru terabaikan.
“Pemerintah harus mampu menyusun skala prioritas agar anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat maksimal,” kata Deni, di kantor DPRD Samarinda, Jumat (14/08/2026).
Ia menyebut tiga sektor utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga sektor tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehingga tidak seharusnya menjadi korban efisiensi anggaran.
Menurut Deni, hal tersebut juga telah disampaikan dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Samarinda dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
DPRD ingin setiap program yang masuk dalam perencanaan 2027 benar-benar memiliki dampak terhadap masyarakat.
Deni menilai pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya proyek yang dikerjakan pemerintah. Lebih penting, kata dia, pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan warga.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan pada 2027.
Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan memiliki manfaat langsung.
Ia berharap kesepakatan KUA-PPAS 2027 dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret. Dengan begitu, efisiensi anggaran tidak menjadi alasan berkurangnya kualitas pelayanan publik.
“Artinya, kami ingin bahwa pembangunan yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Deni menambahkan, kebijakan anggaran juga harus tetap menjaga roda ekonomi Samarinda agar terus bergerak. Pemerintah diminta tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan pelaku ekonomi di daerah. (adv/dprdsmr)
