Linikaltim.id. SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Celni Pita Sari.
Celni mendorong Pemerintah Pusat menetapkan karhutla di Kaltim sebagai bencana nasional, agar penanganannya dapat dilakukan secara lebih maksimal.
Celni menilai, kondisi karhutla tahun ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah wilayah, di antaranya Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur, dilaporkan terdampak kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, penetapan status bencana nasional diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta dukungan Pemerintah Pusat dalam menangani kebakaran yang meluas di berbagai wilayah Kaltim.
Ia juga menyoroti adanya korban jiwa dalam upaya penanggulangan karhutla, terutama dari kalangan relawan kemanusiaan. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi perhatian serius sehingga diperlukan langkah penanganan yang lebih terkoordinasi.
“Semoga pemerintah bisa menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional,” harapnya.
Selain berdampak terhadap keselamatan masyarakat, Celni mengungkapkan keprihatinannya terhadap kerusakan ekosistem hutan Kalimantan.
Menurutnya, kebakaran yang terus meluas mengancam kelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup satwa liar.
Sebagai bentuk kepedulian, ia mengaku telah menginisiasi bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak serta menyalurkan donasi bagi upaya penyelamatan orang utan di Kalimantan Timur.
“Kelestarian satwa liar kita sangat berdampak sekali,” beber politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Celni turut mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani karhutla melalui pemadaman di darat, koordinasi dengan kepolisian untuk menindak pelaku pembakaran, serta upaya mengusahakan dukungan helikopter untuk pemadaman dari udara.
Namun, menurutnya, penanganan kebakaran masih menghadapi tantangan, terutama karena kebakaran dapat meluas melintasi batas kewenangan administratif antardaerah. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat.
Celni menegaskan, dukungan pemerintah pusat menjadi salah satu faktor penting agar upaya pemadaman dan penanganan dampak karhutla di Kaltim dapat berjalan lebih efektif. (eko/adv/dprdsmr)
