Shamri Minta Aparat Usut Tuntas Pencurian Kabel Bawah Tanah

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Shamri Saputra. (Foto : Eko Setyo).

Linikaltim.id. SAMARINDA – Aksi pencurian kabel bawah tanah yabg menggegerkan Samarinda beberapa waktu lalu mendapat perhatian Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Shamri Saputra.

Ia menduga pelaku memiliki pengetahuan khusus mengenai lokasi keberadaan aset pemerintah yang menjadi sasaran pencurian.

Bacaan Lainnya

Menurut Shamri, proses penggalian yang dilakukan secara terarah dan tidak sembarangan menimbulkan pertanyaan ; bagaimana pelaku mengetahui titik keberadaan kabel tersebut?

Ia menilai, kemungkinan terdapat pihak yang memahami data atau informasi mengenai lokasi aset bawah tanah milik pemerintah, baik dari kalangan pekerja aktif maupun mantan pekerja.

“Saya curiga ada indikasi orang dalam atau mantan pekerja yang mengerti bahwa di sini ada sesuatu yang punya nilai secara ekonomis. Tidak mungkin tiba-tiba langsung menggali di lokasi itu kalau tidak mengetahui titiknya,” kata Shamri Saputra diwawancara di kantornya, Senin (2/11/2026).

Shamri mengatakan, dugaan tersebut perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut. Terlebih, aset yang menjadi sasaran pencurian merupakan fasilitas publik yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat.

Ia juga menilai pelaku kemungkinan memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaan instalasi maupun kelistrikan.

Hal itu terlihat dari keberanian mereka mengambil kabel yang memiliki risiko tinggi, termasuk kabel dengan tegangan listrik.

Menurutnya, pencurian aset pemerintah tidak bisa dianggap sebagai tindak kejahatan biasa karena pelaku diduga telah mempersiapkan peralatan, kendaraan, hingga orang-orang yang terlibat dalam aksinya.

Karena itu, ia meminta aparat mengusut tuntas jaringan di balik pencurian tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan informasi mengenai lokasi aset pemerintah.

Shamri berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi langkah untuk mencegah kejadian serupa sekaligus melindungi aset daerah dari aksi pencurian yang merugikan masyarakat. (eko/adv/dprdsmr3) 

Pos terkait