Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Anhar, mengkritik tajam distribusi anggaran pembangunan pendidikan di Samarinda. Menurutnya, ada ketimpangan anggaran.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan Samarinda, ia mengungkap bahwa wilayah pinggiran seperti Palaran hanya mendapatkan Rp10 miliar dari total anggaran Rp317 miliar pada tahun 2025.
“Itu pun hanya untuk satu SD dan satu SMP. Bandingkan dengan sekolah di pusat kota seperti SMP 16 yang dibangun dengan dana puluhan miliar. Ini ketimpangan nyata,” kata anggota Komisi IV DPRD Samarinda itu diwawancarai di Kantor DPRD Samarinda, beberapa hari lalu.
Menurutnya, kebutuhan pembangunan di daerah pinggiran jauh lebih mendesak, namun justru terabaikan. Banyak sekolah seperti SMP 50 masih kekurangan fasilitas. Berdidi dengan kondisi gedung yang tidak layak dan kualitas pendidikan yang tertinggal.
Anhar menilai ketimpangan ini menjadi penyebab utama polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berulang setiap tahun.
Ketika hanya segelintir sekolah memiliki fasilitas bagus, orang tua pun berlomba-lomba memasukkan anak ke sekolah favorit, bahkan menempuh jalur tidak resmi.
“Kalau semua sekolah berkualitas, orang tua pasti lebih memilih sekolah dekat rumah. Tapi kenyataannya tidak demikian. Maka jangan heran jika masyarakat frustrasi,” kata politikus Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP).
Ia menegaskan bahwa persoalan PPDB bukan semata soal teknis penerimaan, tetapi buah dari ketidakadilan dalam pembangunan pendidikan.
“Kalau ada yang menyuap demi sekolah bagus, itu cerminan keputusasaan, bukan kriminalitas. Yang harus ditanya, kenapa kualitas sekolah tidak kita ratakan sejak awal?,” pungkasnya. (adv)
