Linikaltim.id. SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diperkirakan belum memiliki ruang fiskal yang cukup longgar untuk menggeber banyak program baru pada 2027.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih harus mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan kewajiban kegiatan yang belum terbayarkan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, menyebut kondisi tersebut terjadi pada seluruh delapan OPD yang menjadi mitra komisinya.
Anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk program baru harus lebih dulu diarahkan untuk menuntaskan pembayaran kegiatan tahun sebelumnya.
“Semua, delapan mitra Komisi IV bayar utang. Itu kegiatan yang sudah mereka laksanakan, tapi belum terbayar. Tahun ini anggarannya dipakai untuk menyelesaikan itu,” kata Riska, Kamis (20/8/2026).
Menurutnya, beban pembayaran tersebut membuat kemampuan OPD menjalankan program menjadi jauh lebih terbatas.
Besarnya anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan belum tentu mencerminkan dana yang benar-benar tersedia untuk kegiatan baru.
Riska mencontohkan, apabila sebuah OPD memiliki pagu Rp200 miliar, tetapi separuhnya harus digunakan untuk membayar kewajiban lama, maka hanya sekitar Rp100 miliar yang tersisa untuk membiayai program.
“Misalnya mereka punya anggaran Rp200 miliar, tapi Rp100 miliar dipakai bayar utang. Berarti yang benar-benar bisa dipakai untuk program tinggal separuhnya lagi,” ujarnya.
Situasi tersebut, lanjut dia, menjadi salah satu persoalan yang turut membayangi penyusunan anggaran 2027.
Pemerintah daerah harus mencari titik keseimbangan antara menyelesaikan kewajiban lama dan tetap menjaga keberlanjutan pelayanan publik.
Karena itu, Riska menyebut efisiensi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.
Belanja yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas hingga belanja makan dan minum, didorong untuk ditekan.
“Prioritas anggaran 2027 ini memang bayar utang dulu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, perjalanan dinas, makan minum yang masih bisa dikurangi, itu dipangkas,” tegasnya.
Namun, ia meminta efisiensi tidak dilakukan dengan mengorbankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau yang berhubungan langsung dengan masyarakat, itu semaksimal mungkin jangan dipotong,” katanya.
Di sisi lain, belanja pegawai juga menjadi pos yang harus dijaga. Riska mengatakan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) merupakan komitmen yang harus diamankan pemerintah daerah.
“Kalau gaji memang komitmen Pak Wali harus diamankan dulu. Untuk pegawai insyaallah sampai September masih aman. Nanti di perubahan bagaimana lagi, itu Badan Anggaran yang akan membahas,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Riska menilai 2027 belum menjadi tahun bagi Pemkot Samarinda untuk terlalu agresif menambah program pembangunan.
Tahun tersebut lebih tepat dipandang sebagai fase konsolidasi untuk menyehatkan kembali ruang fiskal daerah.
“Menurut saya, 2027 ini kita masih belum bisa bernapas lega. Masih harus mengencangkan ikat pinggang,” ucapnya.
Ia memperkirakan kondisi keuangan daerah baru berpotensi lebih leluasa pada 2028, setelah beban pembayaran kewajiban lama semakin berkurang.
“Mungkin 2028 baru kami bisa lebih leluasa. Kalau tadinya cuma tiga program, insyaallah bisa jadi empat program,” pungkas Riska. (adv/dprd)
