Linikaltim.id, SAMARINDA – Majunya Rudi Mas’ud dalam gelaran Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) memicu perhatian tajam terkait isu dinasti politik.
Rudi Mas’ud dikenal politisi yang memiliki jaringan kekuasaan kuat di Kaltim. Kakaknya, Hasanudin Mas’ud, memegang kendali sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Sementara dua saudaranya, Rahmad Mas’ud menjabat sebagai Walikota Balikpapan dan Abdul Gafur Mas’ud, eks-Bupati Penajam Paser Utara, yang juga tersandung kasus korupsi oleh KPK.
Fenomena dinasti politik yang santer muncul di setiap tahun politik ini memicu kritikan oleh Neni Nurhayati sebagai Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP).
Ia memperingatkan politik dinasti bisa berdampak menghambat terhadap kemajuan daerah. “Dinasti politik membuat daerah terperangkap dalam kepentingan kelompok, bukan rakyat. Pembangunan tidak akan berjalan profesional dan transparan,” tegasnya.
Neni menjelaskan bahwa politik dinasti cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan masyarakat umum secara lebih luas.
Ketika satu keluarga menguasai posisi strategis, keputusan politik yang diambil tidak akan berdasarkan profesionalisme atau kebutuhan rakyat, tapi lebih pada keuntungan pribadi. “Ini membuka ruang yang luas bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tambahnya.
Ia juga menyoroti efek jangka panjang terhadap birokrasi daerah yang dikelola berdasarkan hubungan keluarga. Menurut Neni, penempatan posisi publik sering kali dilakukan bukan berdasarkan meritokrasi, melainkan kedekatan keluarga.
Hal ini akan mengakibatkan posisi jabatan strategis, seperti halnya kepala daerah, akan diduduki oleh seseorang yang tidak mempunyai kapasitas memadai. Ini akan mengakibatkan pembangunan daerah menjadi lambat serta berjalan tidak secara maksimal.
Selain itu, Neni menyebut praktik dinasti politik sebagai ancaman bagi demokrasi itu sendiri. Dinasti politik membuat demokrasi tidak sehat karena orientasi jabatan bukan lagi untuk melayani publik, tapi justru untuk menguntungkan kelompoknya sendiri. Jika praktiknya dibiarkan terus berjalan, ini tidak hanya berakibat pada terhambatnya kemajuan daerah, tapi juga mencederai demokrasi kita secara khusus.
“Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti,” tutup Neni. (adv)
