Linikaltim.id. SAMARINDA– Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti dampak aktivitas pertambangan dan kerusakan lingkungan yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Ia meminta seluruh kader PDI Perjuangan menjalankan politik ekologi secara konsisten sebagai gerakan nyata partai dalam melindungi alam dan membela kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Hasto ketika berdialog dengan awak media usai memimpin konsolidasi internal di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jl Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Hasto menegaskan, politik ekologi menjadi materi pokok dalam Rakernas PDI Perjuangan yang digelar secara nasional. Menurutnya, berbagai bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera dan Jawa Barat, menjadi pengingat bahwa kerusakan lingkungan akan selalu berdampak langsung pada rakyat.
“Bencana-bencana itu mengingatkan kita bahwa bumi harus diselamatkan. Kalau tidak, korbannya adalah rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Hasto didampingi Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis dan Bendahara Edi Damansyah, Senin 2 Februari 2025.
Ia mengingatkan kembali pemikiran geopolitik Presiden pertama RI Soekarno yang menempatkan Kalimantan sebagai wilayah strategis nasional. Dalam pandangan Bung Karno, kata Hasto, hutan-hutan Kalimantan tidak boleh dikonversi secara serampangan.
“Bayangkan kalau hutan-hutan di Kalimantan tidak ditebang. Ini bisa menjadi keajaiban dunia,” katanya.
Hasto menjelaskan, konsep pembangunan Bung Karno menempatkan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah pesisir sesuai dengan koridor perdagangan dunia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Namun, konsep tersebut dinilai mengalami penyimpangan pada masa Orde Baru, ketika konsesi pengelolaan sumber daya alam diberikan secara masif.
Dikatakannya, kebijakan moratorium hutan yang dikeluarkan pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi upaya untuk menghentikan kerusakan itu, tetapi praktik eksploitasi berlebihan masih terus berlangsung.
Menurut Hasto, ketika bumi terus dieksploitasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya kerusakan alam, tetapi juga memicu rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Ia menilai kondisi tersebut berkontribusi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi di daerah.
“Ketika bumi merana dan rusak, maka bumi juga ‘membalas’ kita dengan bencana,” ucapnya.
Hasto menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap berbagai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan, mulai dari illegal logging, illegal mining, hingga illegal fishing. Ia menilai lemahnya penegakan hukum membuat aktivitas-aktivitas tersebut terus berlangsung dan merugikan negara.
“Banyak aktivitas ilegal yang tidak masuk dalam sistem perekonomian dan perpajakan nasional. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam tidak membawa kemakmuran sistemik, yang ada justru bencana,” tegas Hasto.
Karena itu, ia mendorong pemerintah pusat agar menjalankan amanat undang-undang tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah secara konsisten, terutama dalam mempercepat pertumbuhan dan kemakmuran daerah yang terdampak bencana.
“Kebijakan harus dirancang dari hulu ke hilir. Dari hulunya adalah pelarangan konversi hutan, perlindungan hutan secara tegas, dan penegakan hukum tanpa kompromi,” katanya.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi nasional dari pola ekstraktif menuju ekonomi yang berkeadilan, berbasis kompetensi, kemampuan produksi, dan penguasaan teknologi terapan.
“Harapannya, bencana alam yang terjadi di berbagai daerah ini menggugah kesadaran bersama untuk menyelamatkan bumi. Kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
