Linikaltim.id. TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Penguatan dan Pengembangan UMKM dalam Mendorong Transisi Energi Berkeadilan pada Masyarakat Terdampak Tambang Batubara di Kalimantan Timur”. Kegiatan yang digelar Yayasan Mitra Hijau (YMH) bersama Universitas Mulawarman itu berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Jumat (24/10/2025).
Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memetakan tantangan ekonomi masyarakat di wilayah pascatambang, sekaligus menggali peluang penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi baru.
“FGD ini penting untuk memperkuat proses transisi ekonomi pascatambang di Kalimantan Timur. Diharapkan muncul gagasan konkret dan kerja sama jangka panjang dalam membangun UMKM yang inklusif dan berdaya saing,” ujar Irji.
Transisi energi saat ini tengah menjadi agenda nasional untuk menekan emisi dan mencapai target Net Zero Emission. Namun, daerah yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan—seperti Kukar, Paser, dan Samarinda—ikut merasakan dampak sosial dan ekonomi ketika aktivitas tambang mulai berkurang.
Data BPS Kaltim tahun 2024 menunjukkan sektor pertambangan masih menyumbang lebih dari 46 persen terhadap PDRB provinsi pada 2023. Ketergantungan tersebut membuat masyarakat di kawasan tambang rentan kehilangan sumber pendapatan saat industri ekstraktif melemah.
Pengembangan UMKM menjadi strategi kunci untuk mendorong ekonomi alternatif berbasis potensi lokal. Meski demikian, pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan modal, akses pemasaran, hingga kapasitas manajerial yang belum merata.
Melalui FGD ini, pemerintah, akademisi, pelaku UMKM, dunia usaha, dan komunitas berkomitmen memperkuat sinergi agar terbentuk ekosistem ekonomi lokal yang tangguh dan berkelanjutan.
“Kami berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi nyata untuk memperkuat UMKM di wilayah terdampak tambang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kalimantan Timur,” tandas Irji. (Adv/DPMD Kukar)
