Linikaltim.id. SAMARINDA – Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda menjadi alasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda kembali mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) merealisasikan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menilai persoalan antrean BBM tidak bisa terus dibiarkan berlarut-larut ketika kebutuhan masyarakat di lapangan belum sebanding dengan kuota yang tersedia.
Ia meminta penambahan kuota yang dijanjikan untuk 2026 benar-benar direalisasikan secara penuh.
Helmi menyebut, kuota BBM yang diusulkan berdasarkan kebutuhan daerah selama ini belum sepenuhnya menjawab kondisi nyata di lapangan. Dampaknya, masyarakat harus menghadapi antrean panjang untuk mendapatkan bahan bakar.
“Selama ini wilayah kita selalu penuh dengan antrean. Kita berharap janji penambahan kuota migas tahun 2026 menjadi 510.000 KL dapat segera direalisasikan secara utuh agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan,” kata Helmi di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, realisasi tambahan kuota menjadi langkah yang dinantikan untuk mengurangi tekanan antrean di SPBU.
Karena itu, BPH Migas diharapkan tidak hanya menetapkan alokasi, tetapi juga memastikan kebutuhan masyarakat di daerah mendapat perhatian dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Desakan tersebut mencerminkan persoalan yang dihadapi daerah ketika kebutuhan energi masyarakat terus berjalan, sementara ketersediaan BBM di lapangan dinilai belum memadai.
“Ketersediaan bahan bakar ini jelas berpengaruh terhadap mobilitas warga, aktivitas ekonomi, serta kelancaran usaha yang bergantung pada transportasi,” tutup politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. (win/adv/dprdsmr)
