Linikaltim.id. SAMARINDA.Pemadaman bergilir di Samarinda akhir-akhir ini memunculkan banyak dugaan. Salah satu dugaan kuat adalah akibat korupsi pengadaan batu bara yang membuat pasokan tidak stabil. Sementara 70 persen listrik Indonesia masih bergantung pada batu bara.
Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN (Persero) Samarinda Adrian Sitompul tak menyempatkan sesi wawancara bersama wartawan usai hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda pada Rabu (8/7/2026).
Adrian hanya melempar senyum dan segera masuk lift saat para wartawan mengejar.
Menurut Helmi Abdullah, Ketua DPRD Samarinda manajemen PLN audiensi dengan DPRD Samarinda untuk menyampaikan permohonan maaf atas pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Dalam pertemuan tersebut, PLN juga memaparkan langkah perbaikan yang tengah dilakukan agar pasokan listrik kembali normal.
Menurut Helmi, berdasarkan penjelasan yang diterima DPRD, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan teknis pada sejumlah titik. Saat ini masih dalam proses perbaikan.
“Harapan kita mereka bergerak cepat agar persoalan ini segera selesai,” kata Helmi.
PLN, lanjut Helmi, menyampaikan optimisme bahwa proses perbaikan dapat diselesaikan dalam waktu dekat. DPRD pun meminta agar komitmen tersebut benar-benar diwujudkan mengingat dampak pemadaman cukup dirasakan masyarakat.
Menambahkan, Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra mengatakan audiensi tersebut menjadi forum klarifikasi resmi dari PLN.
Menurutnya, PLN menegaskan bahwa pemadaman bergilir murni disebabkan adanya pekerjaan perbaikan pada sistem kelistrikan, bukan karena faktor lain yang berkembang menjadi isu.
Pihak PLN memperkirakan mulai pertengahan Juli pemadaman bergilir sudah tidak lagi dilakukan.
“Mereka menjamin mulai sekitar tanggal 13 Juli mudah-mudahan sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir. Tentu kami berharap target itu bisa dipenuhi sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan normal,” tuturnya. (*)
