Linikaltim.id. SAMARINDA – Rencana beroperasinya taksi berargometer dari Grup Blue Bird di Samarinda menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda.
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda diminta berhati-hati mengatur kehadiran pilihan transportasi umum baru ini.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, menilai masuknya perusahaan transportasi baru harus dibarengi perhitungan matang terhadap kondisi pasar dan keberadaan pelaku usaha yang lebih dahulu beroperasi.
Menurutnya, pemerintah jangan sampai hanya melihat peluang investasi, tetapi mengabaikan dampaknya terhadap mata pencaharian pengemudi lokal.
“Pemerintah kota harus jeli melihat ini, supaya tidak ada gesekan di lapangan. Terutama antar pengusaha, antar sopir, dan antar kendaraan angkot,” kata Viktor, Selasa (13/10/2026).
Ia mengingatkan, sektor transportasi melibatkan banyak pelaku usaha yang sama-sama mengandalkan penumpang sebagai sumber penghasilan.
Kehadiran armada baru tanpa pengaturan yang tepat berpotensi memperketat persaingan di jalan.
“Persaingan ini harus dilihat betul. Jangan sampai nanti pengusaha sudah masuk, armada sudah beroperasi, tetapi malah menimbulkan persoalan dengan sopir-sopir yang sudah lebih dulu mencari nafkah di Samarinda,” bebernya.
Menurut Viktor, pemerintah perlu memastikan kebijakan transportasi tidak hanya menguntungkan perusahaan yang memiliki modal besar.
Pengusaha lokal dan pengemudi yang selama ini melayani masyarakat juga harus mendapat perhatian dalam penentuan arah kebijakan.
“Semua peluang usaha memang terbuka untuk siapa saja. Tapi pesan saya kepada Wali Kota (Andi Harun,red.) utamakan pengusaha lokal. Utamakan kendaraan lokal,” tegas politikus dari Partai Demkorat ini.
Viktor menilai, keberadaan angkot, ojek online, dan layanan angkutan berbasis aplikasi harus menjadi bagian dari pertimbangan sebelum operator baru diberikan ruang untuk beroperasi.
Pemerintah perlu memetakan kebutuhan transportasi, wilayah pelayanan, hingga potensi tumpang tindih antarmoda.
“Jangan sampai kita membuka peluang usaha baru, tetapi di sisi lain pelaku usaha yang sudah ada justru kesulitan mendapatkan penumpang. Ini yang harus dipikirkan sejak awal,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Samarinda masih mengkaji rencana masuknya taksi Blue Bird. Pemerintah perlu memastikan operasional armada baru tidak memperparah kemacetan maupun berbenturan dengan angkutan sewa khusus (ASK) yang telah beroperasi.
Dalam master plan transportasi, pemerintah kota menyiapkan kuota sekitar 100 armada taksi berargometer.
Bagi Viktor, penentuan kuota saja belum cukup untuk menjamin persaingan berjalan sehat. Pengaturan operasional dan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha lokal juga perlu menjadi bagian dari perencanaan.
“Yang kita harapkan, transportasi di Samarinda semakin baik dan masyarakat punya lebih banyak pilihan. Tetapi jangan sampai penambahan layanan ini justru menimbulkan konflik di lapangan,” tutupnya. (win/adv/dprdsmr)
