Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti kesiapan tenaga pendidik menjelang penerapan kurikulum baru yang direncanakan berlaku pada tahun 2027. Yaitu Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai tingkat SD.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan bahwa kebutuhan guru, khususnya untuk mata pelajaran Bahasa Inggris di tingkat sekolah dasar (SD), masih menjadi tantangan.
Data guru SD di Samarinda dari Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda per 2025 ada 3.565 guru SD negeri untuk 61.741 murid. Sedangkan untuk guru SD swasta di Samarinda berjumlah 1.046 untuk 19.586.
Angka tersebut sudah kategori ideal, sesuai aturan 1:20, 1 guru untuk 20 siswa.
Sebenarnya, kata Puji, kekurangan 700 guru di Samarinda secara umum Samarinda tidak sepenuhnya kurang. Distribusi tenaga pengajar yang tidak merata menjadi persoalan utama.
Ditambah lagi soal 100-200 guru yang sudah masuk akhir masa bakti atau pensiun maupun meninggal dunia.
Benturan lain berupa peraturan dari Pemerintah Pusat yang saat ini melarang pengangkatan tenaga honorer. Sementara solusi lain juga terbentur dengan keterbatasan dana akibat efisiensi.
Persoalan kekurangan guru ini pun menjadi semakin terasa ketika pemerintah merencanakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat SD mulai tahun 2027.
Politikus dari Partai Demokrat ini menegaskan bahwa saat ini jumlah guru Bahasa Inggris masih terbatas, sehingga perlu ada langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Ia juga menyebutkan bahwa hal ini telah disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda dalam rapat bersama DPRD, termasuk terkait proyeksi kebutuhan tenaga pengajar ke depan.
Dengan kondisi tersebut, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk segera menyiapkan langkah konkret agar penerapan kurikulum baru tidak terkendala oleh keterbatasan tenaga pendidik. (adv/dprdsmr)
