Linikaltim.id, SANGATTA – Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat di Ruang Kerja Bupati Kutim pada Kamis (21/11/2024).
Rapat membahas persiapan Pemilu di wilayah Kutim yang penuh tantangan geografis.
Sebab Kutim memiliki kawasan terpencil seperti Desa Tanjung Mangkalihat di Kecamatan Sandaran hingga desa-desa di Kecamatan Busang.
Forkopimda menyoroti perlunya dukungan dari berbagai pihak. Termasuk personel keamanan untuk memastikan proses distribusi logistik berjalan tanpa hambatan hingga ke daerah tujuan.
Sehingga distribusi logistik baik berupa surat suara dan peralatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) memerlukan persiapan matang agar tiba tepat waktu dan aman.
“Distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil membutuhkan perencanaan yang sangat matang, terutama mengingat kondisi geografis Kutim yang cukup menantang,” ujar Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma (AHK).
Tantangan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Hari menyebut, semua elemen harus bersatu untuk memastikan Pemilu berjalan lancar. “Kita ingin pesta demokrasi ini menjadi momen yang membanggakan bagi Kutim,” kata AHK.
Pembahasan juga meliputi antisipasi terhadap potensi konflik pasca-Pemilu menjadi perhatian khusus.
Tentang tantangan tersebut, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan menguraikan kesiapan pengamanan di semua TPS.
Dia menyampaikan keamanan surat suara sebelum, selama, dan setelah Pemilu menjadi prioritas utama.
Melalui Forkopimda, skema pengamanan melibatkan personel gabungan dari Polda, Polres Kutim, Kodim, Lanal hingga dari Pemkab Kutim.
Mereka akan dikerahkan merata untuk menjaga ketertiban selama proses pencoblosan.
Menekankan pencegahan kecurangan. Seperti praktik politik uang dan upaya memilih dua kali di wilayah perbatasan Kutim-Bontang. Juga membahas skenario penanganan pasca-pemilu.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Jimmi mengingatkan pentingnya pengawasan ketat di TPS untuk memastikan integritas Pemilu.
“Kecurangan sekecil apa pun harus diantisipasi. Kami juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi money politic,” ujar Jimmi.
Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu) diminta menjalankan perannya secara maksimal, terutama dalam menangani potensi pelanggaran.
Rapat yang dipimpin langsung Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim Agus Hari Kesuma (AHK) ini dihadiri sejumlah unsur pimpinan daerah. Antara lain Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Jimmi, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutim AKBP Chandra Hermawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutim Reopan Saragih, Kepala Pengadilan Negeri Sangatta Henu Sistha, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Para peserta memaparkan bidang mereka masing-masing secara bergantian. Mulai soal keamanan, distribusi logistik, dan pencegahan kecurangan Pemilu. Terutama proses distribusi logistik ke daerah terpencil menjadi tantangan utama.
Forkopimda optimistis Pemilu 2024 di Kutim akan berlangsung aman, damai, dan berintegritas sehingga membawa harapan baru bagi masyarakat Kutim. Forkopimda meminta komitmen seluruh pihak untuk menciptakan Pemilu yang jujur, adil, dan sukses di Kutim.
(adv/diskominfokutim/min)
