Linikaltim.id.SANGATTA – Konferensi Daerah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) digelar pada Sabtu (30/11/2024) di Ruang Maloy, Hotel Royal Victoria.
Hari itu merupakan tonggak penting sejarah berdirinya Pengurus Daerah (PD) IPPAT Kutai Timur (Kutim) yang akhirnya terpisah dari PD IPPAT Bontang.
IPPAT, boleh dibilang menjadi mitra penting pemerintah dalam mendukung peningkatan PAD. Melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Seperti dituturkan Staf Ahli Bupati Kutim Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keuangan Sulastin yang hadir mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.
“PPAT adalah pahlawan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucap Sulastin dalam sambuatannya, membuka acara.
Ia mengingatkan pentingnya audiensi PD IPPAT Kutim dengan Bupati. Untuk memastikan peran mereka diakui dan diintegrasikan dalam sistem tata kelola pertanahan daerah.
Sulastin menyampaikan apresiasi atas perjuangan seluruh pihak yang terlibat hingga berdirinya PD IPPAT Kutim.
Dia berharap IPPAT terus bersinergi dengan Pemkab Kutim untuk memastikan kepastian hukum dan tata kelola pertanahan yang lebih baik. Untuk mendorong lebih maju peluang investasi di daerah.
“Dukungan IPPAT akan sangat berarti untuk menyelesaikan berbagai kendala pertanahan, seperti tumpang tindih lahan, yang selama ini menjadi tantangan besar di Kutim,” kata Sulastin.
Ketua Pengurus IPPAT Kalimantan Timur (Kaltim) Maria Astuti, dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya peran IPPAT dalam pembangunan daerah.
“IPPAT harus menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya Pemkab Kutim, terutama dalam legalisasi dokumen pertanahan,” ujar Maria.
Tentu saja dengan kerjasama erat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk meningkatkan validasi data penduduk.
Disamping itu, Maria berharap proses pembayaran pajak BPHTB dapat disederhanakan prosesnya.
“Istilahnya, kalau bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Semua demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. (adv/diskominfokutim/her)
