Linikaltim.id. SAMARINDA. Klaim Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di Indonesia, termasuk Kalimantan Timur (Kaltim) menurun pada Maret 2025 menuai sorotan tajam. Alih-alih diapresiasi, laporan tersebut justru disebut sebagai ilusi statistik.
“Data itu enggak nyambung sama realitas di lapangan. Kita sudah masuk zaman modern, tapi indikator kemiskinannya masih pakai ukuran zaman kuda gigit besi,” kata pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo.
Berdasarkan rilis BPS, jumlah penduduk miskin di Kaltim per Maret 2025 tercatat 199,71 ribu jiwa. Turun 12,2 ribu dibanding September 2024. Persentase kemiskinan pun turun jadi 5,17 persen, dari sebelumnya 5,51 persen.
DATA ADALAH REFLEKSI KEADAAN
Menurut Purwadi, rilis BPS itu hanyalah manipulasi angka. Ia menilai metodologi BPS ketinggalan zaman karena masih menggunakan standar lama yaitu garis kemiskinan USD1,9 per hari atau sekitar Rp20-30 ribu.
Purwadi menyebut bahwa Bank Dunia telah memperbarui garis kemiskinan global menjadi USD 3,2 – 6 per hari. Jika standar itu yang digunakan, maka angka kemiskinan Indonesia bisa membengkak drastis.
“Pemerintah ngaku Indonesia negara kelas menengah, tapi ngukur kemiskinan masih pakai standar rendah. Ngakunya makan keju, padahal yang dimakan cuma singkong,” kata Purwadi.
Purwadi juga menyinggung janji BPS yang sempat akan merilis indikator kemiskinan terbaru pada Juli 2025. Tapi, kenyataannya, data yang keluar 25 Juli tetap memakai indikator lama.
“Ini membingungkan dan mengecewakan. Harusnya data jadi refleksi keadaan, bukan alat politis,” ujarnya.
DAMPAK SALAH DATA
Dampak terburuk dari data yang tak akurat, menurut Purwadi, adalah kebijakan yang meleset. Jika jumlah penduduk miskin yang terdata hanya 25 dari yang seharusnya 100, maka 75 orang bisa luput dari bantuan sosial.
“Rp20 ribu di Balikpapan atau Jakarta, cuma cukup buat setengah porsi warteg. Di Mahakam Ulu, apalagi. Masa itu masih dianggap cukup buat hidup layak sehari?” cetusnya.
Ia bahkan mendorong gugatan akademik terhadap BPS agar transparansi dan metodologi mereka diperbaiki.
“Jangan hanya bikin data lewat Google Maps, turun langsung ke lapangan. Negara ini butuh data jujur buat bikin kebijakan, bukan angka manis pengantar pidato,” tegasnya.
Saat ditanya soal kondisi Kalimantan Timur, Purwadi menyebut perlu mengecek ulang data BPS Kaltim soal pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan daya beli pada kuartal I 2025.
“Bukan hanya angka kemiskinan, tapi daya beli masyarakat juga harus dilihat. Jangan – jangan, di balik klaim angka turun, ekonomi masyarakat sebenarnya sedang lesu,” ujarnya.
Dengan gaya bicara lugas dan sindiran tajam, Purwadi menutup dengan analogi keras. Ia menyebut kondisi Indonesia seperti pasien sakit berat yang malah diobati dengan solusi ringan.
“Kalau terus begini, kita enggak akan pernah sembuh. Pemerintah harus mulai dari data yang jujur dulu, baru bisa bicara solusi,” pungkasnya. (*)
