Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Novan Syahronny Passie, meninjau dua Sekolah Dasar Negeri (SDN) pada Kamis (7/8/2025). Yakni SDN 019 Samarinda Ulu dan SDN 020 Samarinda Utara.
Kunjungan itu untuk menilai kondisi infrastruktur serta keamanan lingkungan belajar.
Kondisi serius ditemukan di SDN 020 Samarinda Utara. Sekolah yang berdiri sejak 1983 tersebut dinilai sangat membutuhkan renovasi besar, menyusul bangunan yang sudah tua, letak sekolah di tepi jurang, serta akses jalan yang sempit dan berliku.
Menurut Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini, mengungkapkan bahwa proyek renovasi sebelumnya direncanakan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat. Namun karena belum ada kepastian realisasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda siap mengambil alih pembangunan.
Dirinya juga meminta agar perbaikan sementara segera dilakukan untuk mengamankan area belajar, seperti perbaikan tangga dan plafon yang nyaris roboh.
“Kalau belum ada kejelasan dari pusat, kami dorong Pemkot untuk ambil alih. Ini sudah sangat urgen. Keselamatan siswa harus jadi prioritas,” beber Novan, diwawancarai di lokasi.
Sedikit lebih baik untuk kondisi bangunan SDN 019 Samarinda Ulu. Namun, didapati beberapa sejumlah kerusakan ringan. Ada kebocoran atap, plafon rusak, serta retakan kecil yang perlu segera diperbaiki.
Perbaikan tersebut rencananya akan menggunakan dana Bantauan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) atau Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) sebagai bentuk pemeliharaan rutin.
“Sebenarnya infrastrukturnya cukup baik, tapi memang ada beberapa kerusakan ringan. Ini perlu pemeliharaan rutin saja,” beber Novan, diwawancarai di lokasi.
Selain kerusakan fisik, Komisi IV juga menemukan gangguan dari pohon milik warga yang tumbuh di sekitar area sekolah. Buah yang jatuh dikhawatirkan dapat membahayakan siswa.
Untuk itu, DPRD akan mendorong koordinasi antara pihak sekolah, pemilik lahan, RT/RW, dan kelurahan agar ada pemangkasan pohon demi keamanan bersama.
Novan juga menyoroti ketidaksesuaian data sarana-prasarana di sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Salah satunya adalah tidak tercantumnya fasilitas toilet yang sebetulnya sudah tersedia di sekolah.
“Dapodik di sini harus disesuaikan dengan data faktual. Fasilitas WC seharusnya sudah masuk dalam data karena itu merupakan standar minimal,” tegasnya.
Selain itu, Novan menambahkan bahwa SDN 019 terdiri dari dua bangunan dengan pembiayaan terpisah. Sebagian menggunakan dana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan sebagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat.
Untuk kerusakan struktural, Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda akan mengecek terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan perbaikan. (adv/dprdsmr)
