Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti ketimpangan sebaran sekolah negeri jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dia mencontohkan, di Kecamatan Samarinda Seberang, hanya memiliki satu sekolah negeri ; SMPN 3.
“Ini tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah di sana. Akibatnya, banyak yang terpaksa mencari sekolah ke luar wilayah. Ke Palaran atau Loa Janan Ilir. Ini jelas membebani orang tua, baik dari sisi jarak maupun biaya,” kata Ketua Komisi IV DPRD Samarinda itu, diwawancarai pekan lalu.
Prinsip zonasi yang seharusnya memudahkan akses, justru menjadi hambatan. Sebab daya tampung terbatas dan sebaran sekolah yang belum merata.
Komisi IV DPRD pun mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera menambah sekolah baru.
Novan menyampaikan, Wali Kota Samarinda Andi Harun telah merespons. Katanya, Wali Kota telah menginstruksikan Dinas Pendidikan Samarinda untuk melakukan kajian lapangan.
Hasil awal menunjukkan ketersediaan lahan, membuka peluang untuk pembangunan SMP negeri baru di tahun anggaran mendatang.
“Kalau semua proses berjalan lancar, kami akan dorong penganggarannya tahun depan. Komisi IV akan kawal dari sisi teknis hingga pembiayaan,” tegas politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Novan mengatakan, masalah serupa tidak hanya terjadi di Samarinda Seberang. Banyak posisi sekolah yang lokasinya terlalu jauh.
“Masalah pendidikan bukan hanya soal guru dan kurikulum, tapi juga sarana. Akses jalan, transportasi, hingga ketersediaan fasilitas sekolah harus jadi perhatian serius,” ujarnya.
Novan tak menampik tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan lahan hingga kemampuan APBD. Namun, ia menilai komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif bisa menjadi kunci mengatasi persoalan tersebut secara bertahap.
“Kita perlu peta jalan pembangunan sekolah yang berpihak pada wilayah tertinggal. Ini soal keadilan sosial,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan, membangun sekolah di wilayah pinggiran bukan sekadar proyek infrastruktur. Tapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masa depan anak-anak.
“Kalau kita tidak bangun sekolah di tempat yang membutuhkan, itu artinya kita ikut membatasi masa depan mereka. Pendidikan bukan hanya hak, tapi kunci masa depan,” tutup Novan. (adv/her)
