Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjuk empat bank untuk menggratiskan biaya administrasi pembelian rumah. Yaitu Bank BTN Syariah, Bank BTN Konvensional, Bank Kaltimtara, dan Bank Mandiri. Khusus untuk tenor cicilan mulai dari 10-20 tahun.
Pemprov Kaltim disebut telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar dalam Anggaran Pembelian dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025, yang diperkirakan mampu menanggung biaya administrasi 1.000 unit rumah.
Skema pembiayaan ini masih bagian dari program GratisPol pasangan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakilnya Seno Aji.
Diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, kebijakan Gratis Biaya Administrasi (GBA) rumah bagi masyarakat ini ditujukan untuk meringankan beban warga. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ingin membeli rumah subsidi.
Aji menjelaskan bahwa biaya administrasi selama ini cukup memberatkan pembeli rumah, baik MBR maupun non-MBR.
“Gratisnya kan di gratis biaya administrasi rumah. Itu mulai dari biaya notaris, biaya profesi, akta jual beli, dan biaya lainnya. Nilainya cukup besar. Kalau untuk pembelian rumah MBR saja bisa hampir Rp10 juta. Maka pemerintah provinsi membantu menggratiskan biaya administrasi,” ungkap Aji saat jumpa pers di Ruang Wiek, Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim, Jumat (29/8/2025).
Hitungan Rp10 juta biaya administrasi dinilai sangat signifikan jika ditambahkan ke harga rumah subsidi.
“Dari Rp185 juta kalau ditambah Rp10 juta kan bebannya jadi Rp195 juta. Ini pemerintah tanggung yang Rp10 jutanya,” jelasnya.
MULAI DARI SERIBU UNIT
Untuk tahap awal, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran Rp10 miliar dalam APBD Perubahan 2025, yang diperkirakan mampu menanggung biaya administrasi 1.000 unit rumah. Jika minat masyarakat lebih tinggi, alokasi tambahan akan dimasukkan pada APBD Murni 2026 sebesar Rp20 miliar untuk sekitar 2.000 unit rumah.
“Belajar dari tahun kemarin, rumah subsidi atau FLPP yang laku sekitar 2.000 unit. Karena ini sudah mendekati akhir tahun, makanya kita siapkan dulu 1.000 unit. Kalau kurang, kami tambah di (anggaran) murni 2026. Kalau masih kurang lagi, kami tambahkan di anggaran perubahan,” terang Aji.
Masyarakat bisa mengecek ketersediaan rumah subsidi melalui situs resmi sikumbang.tapera.go.id, yang menampilkan daftar perumahan yang menjual rumah bersubsidi.
SEMUA BISA DAPAT
Terkait pembiayaan, Aji menegaskan bahwa kesempatan membeli rumah tidak hanya untuk mereka yang berpenghasilan tetap.
“Mekanisme perbankan itu tidak menutup yang tidak punya penghasilan tetap. Sepanjang dia bisa membuktikan punya kemampuan menabung setiap bulan, tetap bisa dapat pembiayaan,” jelasnya. (yah/her)
