Linikaltim.id, SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 10 Oktober lalu menandai dimulainya kerja-kerja legislasi.
Ada 55 wakil rakyat, mewakili 10 kabupaten dan kota di Kaltim. Seluruh anggota ini mengaku siap mengawal segala kepentingan masyarakat. Terutama sektor pembangunan infrastruktur, yang mana dirasakan langsung masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Immanuel menunjukkan komitmennya. Apalagi dia berasal dari daerah pilihan (dapil) Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Dia mengaku akan mengusahakan pembenahan infrastruktur untuk dua daerah tersebut.
Ekti menyebut, fokus utamanya dalam pembenahan infrastruktur akan menyasar kebutuhan mendasar masyarakat. Akses jalan yang memadai untuk wilayah Kubar dan Mahulu harus diberikan perhatian khusus.
“Persoalan jalan ini menjadi keluhan utama warga di Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” terang Ekti politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Ekti menyebut, infrastruktur jalan rute Samarinda-Kubar-Mahulu merupakan jalan kategori nasional. Pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski begitu, pihaknya akan tetap intens mendorong pemerintah pusat agar menanggulangi persoalan ini. “Kami akan terus dorong, agar pemerintah pusat memerhatikan kebutuhan infrastruktur di wilayah Kaltim,” jelas Ekti
Ekti juga berharap terjadi sinergi antar pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Akses jalan yang baik merangsang sektor-sektor lain juga baik.
Sektor ekonomi masyarakat Kubar dan Mahulu akan lebih cepat berputarnya dengan dukungan jalan yang memadai.
Pihaknya dari DPRD Kaltim mengaku terus membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait. Demi memastikan perbaikan infrastruktur direalisasikan secepatnya.
Menanggapi hal serupa, anggota DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono turut buka suara. Dia menyoroti kondisi infrastruktur desa di Kubar dan Mahulu yang masih tergolong tertinggal. Ini menjadi bukti belum meratanya upaya pembangunan di Bumi Etam.
“Pembangunan belum sepenuhnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat terkhusus yang tinggal di daerah terpencil,” sebut Sapto.
Dia menyebut, fasilitas pendidikan dan kesehatan Kubar dan Mahulu juga terbatas. Begitupun kebutuhan listrik yang masih minim. Bahkan beberapa desa belum menikmati listrik.
Dengan realita tersebut, Sapto menegaskan pembangunan merata adalah komitmen yang harus dilakukan. Karena salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dilihat dari pembangunanannya. Tidak boleh hanya terpusat di kota besar.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai infrastruktur merata akan memberikan kesempatan yang sama masyarakat.
“Secara tidak langsung kita juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara keseluruhan,” jelasnya.
Sapto menyebut, infrastruktur memadai berupa jalan layak, jembatan yang kokoh, serta aksesibilitas yang mudah akan menjadi kunci desa-desa terpencil di Kaltim untuk membuka isolasi. Mendorong perputaran serta pertumbuhan ekonomi mereka. (adv/dprdkaltim/min)
