Linikaltim.id, SAMARINDA – Penanganan stunting di Kalimantan Timur masih memerlukan percepatan dan perhatian serius dari pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Kaltim sekaligus Sekretaris DPD PDI-P Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa penurunan stunting harus menjadi prioritas utama agar Indonesia dapat benar-benar menyiapkan generasi emas 2045.
Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Kaltim pada 2024 tercatat 22,2 persen dengan jumlah 39.137 anak. Angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional serta menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi dalam pemenuhan gizi masyarakat.
“Saya ingin penurunan stunting sampai 0 persen. Kalau masih bicara stunting, berarti negara ini belum maju. Banyak hal yang harus menjadi perhatian lebih serius,” ujar Ananda saat ditemui di ruang kerjanya kantor DPRD Kaltim Karang Paci Samarinda, Senin 24 November 2025.
Menurut dia, penanganan stunting tak hanya sebatas intervensi gizi, tetapi harus mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat dari posyandu hingga rumah sakit. Ia menekankan pentingnya tenaga kesehatan yang aktif melakukan supervisi pada 1000 hari pertama kehidupan, periode yang menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak.
“Stunting itu berkaitan dengan gizi buruk. Kita perlu perhatian dari posyandunya, puskesmas sampai ke rumah sakit. Dari lahir sampai usia dua tahun, semuanya harus dipastikan terpenuhi agar tidak ada hambatan perkembangan,” katanya.
Ananda juga menyoroti pentingnya intervensi pada remaja putri yang rawan anemia dan akan menjadi calon ibu. Program penambahan tablet tambah darah dan skrining status kesehatan remaja harus diperkuat agar risiko stunting bisa ditekan sejak hulu.
“Normalnya bayi lahir itu panjang 48 sentimeter dan berat 2.500 gram. Kalau kurang atau lebih dari itu perlu pengawasan khusus,” ucapnya.
Ia menilai persoalan utama bukan sekadar jumlah posyandu, melainkan efektivitas pelayanan di dalamnya. Posyandu yang berada paling dekat dengan masyarakat harus didukung tenaga kesehatan dan ahli gizi yang memadai agar benar-benar bermanfaat.
“Penanganan stunting butuh ahli gizi juga. Jangan lupa sanitasi. MCK buruk itu berhubungan dengan stunting. Jadi ini pekerjaan rumah kita bersama,” tegas Ananda.
Sebelumnya, pemerintah provinsi menilai penurunan stunting di Kaltim menunjukkan kemajuan meski belum signifikan. Perbandingan data 2021 dan 2024 mencatat penurunan dari 22,9 persen menjadi 22,2 persen. Namun posisi itu masih berada di atas target nasional 19,8 persen, sehingga diperlukan langkah luar biasa untuk mengejar ketertinggalan.
Sejumlah daerah seperti Kutai Kartanegara, Bontang, dan Samarinda tercatat berhasil menekan prevalensi stunting lebih cepat dibanding daerah lain.
Ananda menegaskan, DPRD Kaltim siap mengawal kebijakan lintas sektor yang melibatkan peningkatan layanan kesehatan primer, edukasi gizi, pemerataan fasilitas posyandu, hingga pemenuhan sanitasi layak. “Pokoknya, jangan sampai generasi penerus bangsa kita banyak yang stunting. Kita harus kerja sama semuanya,” ujar Ananda.
