Linikaltim.id. UJOH BILANG. Buah dari pengelolaan daerah pada 2023 yang kredibel Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) berhasil mendapat dua torehan penghargaan di 2024 ini.
Pertama meraih status Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 5 kalinya pada 3 Mei 2024 lalu. Sementara Sehari sebelumnya, Pemkab Mahulu juga mendapat penilaian tertinggi pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) tingkat kabupaten dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengulas tentang opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Ada beberapa jenis opini dari BPK yang diberikan untuk laporan keuangan daerah. Yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).
WTP merupakan kasta tertinggi yang diinginkan oleh seluruh institusi, pusat maupun daerah. Opini ini merupakan bentuk akuntabilitas institusi kepada publik atau masyarakat.
Itu berarti dalam lima tahun berturut – turut, Pemkab Mahulu berhasil menunjukkan komitmen dalam menjaga maupun meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tahun ini, keberhasilan WTP ini dikuatkan lagi dengan penilaian dari KPK. Pemkab Mahulu mendapat penilaian tertinggi pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) tingkat kabupaten. Kunci keberhasilan peningkatan MCP Mahulu terlihat dari skor 43 di tahun 2022 dan melesat menjadi 69 di tahun 2023.
Penghargaan peningkatan MCP tahun 2023 ini boleh dibilang membanggakan. Mengingat hanya diberikan kepada masing-masing satu kabupaten/kota terbaik di wilayah kerja Wilayah Direktorat Koorsup IV Kedeputian Korsupgah KPK. Meliputi kabupaten dan kota yang berada di 7 Provinsi di antaranya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Sebagai informasi, di 7 provinsi yang merupakan wilayah kerja Direktorat Koorsup IV KPK terdapat 60 kabupaten.
Bupati Bonifasius Belawan Geh bersyukur terhadap raihan ini. Sebab ini merupakan wujud kepatuhan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai perundang-undangan.
“Kita bersyukur, dengan perolehan opini WTP ini artinya kita berhasil melaksanakan tata kelola keuangan yang bagus. Melalui pengawasan internal yang kita perkuat, dan secara reguler kita melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) supaya pengelolaan keuangan tidak disalahgunakan diluar aturan yang berlaku,” kata Bupati.
Bupati Bonifasius tak lupa berterima kasih untuk semua jajaran Pemkab Mahulu. Sebab kebehasilan ini tak lain merupakan usaha dan kerjakeras bersama. Dia berharap ini dipertahankan di tahun-tahun berikutnya. (adv/pemkabmahulu/her)
