Linikaltim.id. UJOH BILANG. Prevalensi stunting di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) sebenarnya sudah rendah. Namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahulu optimistis bisa menghilangkan kasus stunting di kabupaten yang baru berdiri 11 tahun itu.
“Tentu kita tetap wanti-wanti karena penurunan angka stunting ini bukan hanya berbicara angka target saja. Melainkan adanya upaya bersama-sama melakukan perbaikan kualitas dan perilaku hidup masyarakat Mahulu sehingga bagaimana caranya kita mencapai 0% yaitu tidak ada stunting,” ungkap Yohanes Avun, Wakil Bupati Mahulu.
Di Kalimantan Timur (Kaltim) prevalensi stunting mencapai 23,9 persen. Angka prevalensi tertinggi ada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebesar 27,1 persen. Sementara Kabupaten Mahulu prevalensinya paling rendah di angka 14,8 persen.
Untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045, pemerintah pusat menarget penurunan stunting di setiap kabupaten/kota di angka 14% pada 2024.
Yohanes yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengatakan, pola konsumsi masyarakat Mahulu berpengaruh terhadap angka stunting. Masyarakat terbiasa mengonsumi bahan pangan lokal beraneka gizi juga melimpah. Sehingga yang perlu diedukasi adalah kesadaran masyarakat, terutama kaum ibu dalam mengontrol pola konsumsi.
“Mahulu sangat kaya dengan aneka bahan pangan yang bergizi tinggi bagi kesehatan anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk itu, yang perlu diberikan pemahaman ke masyarakat adalah perubahan pola asuh yang menjadi salah satu indikator penentu kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Mahulu memulai pemberantasan stunting dengan menghidupkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
Kegencaran Wabup Mahulu mengurus stunting juga diimbangi Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh yang membuat intervensi spesifik desa.
Bupati menginstruksikan, agar seluruh petinggi untuk aktif mengajak dan memastikan masyarakatnya datang ke pos pelayanan terpadu (posyandu) setiap bulan. Serta menyosialisasikan pemahaman edukasi kepada remaja putra dan putri terkait pentingnya pencegahan stunting.
Bonifasius juga mengingatkan agar setiap petinggi dapat mengalokasikan dana kampung untuk pencegahan stunting.
Di tingkat selanjutnya, Bupati juga menekankan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Mahulu dan lembaga beruntuh ke bawahnya, bisa meningkatkan angka partisipasi keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KBKR) meningkat.
“Di Kabupaten Mahulu, dengan tingkat tantangan geografis yang cukup tinggi, pelayanan KR dan KB menjadi salah satu upaya konkret untuk menurunkan angka stunting,” jelas Bupati. (adv/pemkabmahulu/her)
