Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda tengah mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan dan penanggulangan tuberculosis (TB) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV) sebagai respons atas meningkatnya kasus di lapangan.
Langkah ini dinilai mendesak, mengingat target eliminasi atau zero kasus pada 2030 dinilai sulit tercapai tanpa payung hukum yang kuat dan implementatif.
“Kami sedang merancang perda tentang pencegahan dan penanggulangan TB HIV di Kota Samarinda,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, di RSUD Inchae Abdoel Moeis, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, selama ini penanganan TB dan HIV masih bersifat parsial dan belum terintegrasi lintas sektor.
Padahal, persoalan ini tidak hanya menyangkut kesehatan, tetapi juga pendidikan, sosial, hingga ketenagakerjaan.
“Ini tidak bisa ditangani satu dinas saja, harus lintas sektor, termasuk NGO,” tegas politikus Partai Demokrat itu.
Ia mengungkapkan, proses penyusunan perda kini telah memasuki tahap akhir dan akan segera difinalisasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Adapun isi perda mencakup hal-hal yang berkaitan dengna rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pemerintah harus menjamin ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperlukan untuk penanggulangan maupun rehabilitasi HIV dan AIDS.
Samarinda sebagai kota terbuka menjadi faktor utama tingginya angka kasus penyakit menular tersebut.
Kasus HIV di Samarinda berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2025 ada 111 kasus, pada tahun 2024 ada 130 kasus, pada tahun 2023 ada 134 kasus.
WHO mengatakan, setiap 1 kasus yang ditemukan berarti ada 99 kasus yang belum terungkap. Berarti potensi per tahun 2025 ada 10.989 yang belum terungkap.
Sri menjelaskan, belum lagi fenomena pasien dari luar daerah yang berobat di Samarinda, turut memperbesar beban penanganan kesehatan.
Di sejumlah puskesmas seperti Palaran dan Bukuan, angka pasien TB dan HIV tercatat tinggi. Namun setelah ditelusuri, sebagian besar pasien ternyata bukan berasal dari wilayah tersebut.
“Ternyata banyak pasien dari luar, dari Samarinda Utara atau daerah lain, bukan murni warga setempat,” ujarnya (adv/dprdsmr)
